Jakarta, INDONEWS.ID - Pengelolaan perusahaan plat merah BUMN, bukan tanpa masalah. Saat ini, ada data 159 kasus dan 53 dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 53 perusahaan BUMN milik pemerintah.
Terhadap kasus tersebut, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, melaporkan 159 kasus dan 53 dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Data kasus hukum di kementerian BUMN jumlahnya luar biasa banyak. Ada 159 kasus dan yang menjadi tersangka kurang lebih 53 orang," kata Hasnu selaku Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Polhukam) PB PMII Periode 2021-2024 kepada media ini di Jakarta, Kamis,(15/7/2021)
Hasnu menegaskan, pengelolaan BUMN sebagai perusahaan milik negara, harus bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi. Karena itu, menurutnya, Menteri Erick harus berani melaporkan sejumlah kasus tersebut ke KPK.
Jika benar ada dugaan kuat terhadap kasus korupsi di 159 kasus dan 53 dugaan korupsi di perusahaan negara yang ia pimpin itu. Maka, sebagai menteri, Erick Thohir mesti mengambil langkah penting membersihkan kementerian BUMN dari penyakit korupsi.
Menurut Hasnu, awal-awalnya kan Menteri Erick Thohir getol bicara di media bahwa BUMN yang ia pimpin banyak tersandung korupsi.
Kalau ditelisik sekitar 2 Juli 2020 lalu, Menteri Erick sempat mengatakan terdapat 159 kasus dan 53 kasus korupsi di tubuh BUMN yang merugikan negara.
Wasekjen Polhukam PB PMII itu melanjutkan, dugaan korupsi di tubuh BUMN yang dipimpin oleh Menteri Erick itu terjadi pada banyak bidang seperti bidang pelayanan publik, bisnis, atau campuran dari keduanya dan administratif.
Bahkan, kata Hasnu, ini bukan pertama kalinya Menteri Erick mengungkap atas adannya dugaan praktik korupsi di kementerian negara itu. Hasnu mengatakan, bahkan Erick Thohir pernah buka-bukaan soal adanya mafia alat kesehatan.
"Kan aneh juga kalau misalkan hanya diumbar-umbar ke media. Kalau mau BUMN bersih yah lapor ke KPK aja," ujar Hasnu.
Menteri Erick perlu melaporkan ke KPK, kata Hasnu, karena ini menjadi pintu masuk bagi penyidik KPK melakukan investigasi dan proses penyelidikan terhadap 159 kasus dan 53 dugaan tindak pidana korupsi di tubuh BUMN itu.
Dengan demikian, lanjut Hasnu, hal ini tentu dapat membuka kontak pandora bagi segala bentuk praktek penyimpangan dan korupsi di internal BUMN. Tujuan dari itu kan, Menteri Erick dapat uang negara.
“PB PMII mendorong Menteri BUMN Erick Thohir segera melaporkan 159 kasus dan 53 dugaan korupsi di internal BUMN ke KPK. Dengan demikian publik menilai Menteri Erick memang pantas dan layak dalam menata BUMN ke arah yang lebih baik, produktif dan menjadi lahan bisnis negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat,” kata Hasnu.
PMII berkeyakinan, ujar Hasnu, tidak menutup kemungkinan KPK akan memulai penyelidikan kebenaran atas adanya dugaan di sejumlah kasus-kasus tersebut. Tetapi, Menteri Erick Thohir harus berani melaporkan kasus tersebut ke KPK.
"Walaupun, BUMN dan KPK telah melakukan kerjasama dalam Pengaduan dan Pelaporan Korupsi di perusahaan plat merah itu, tapi soal kasus dugaan korupsi kan tidak boleh menunggu," tutup Hasnu.*