Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19) yang dinilainya sangat lambat. Padahal rakyat sangat mengharapkannya.
Menurut Jokowi, seharusnya pendistribusian Bansos itu tidak usah berbelit-belit karena situasinya saat ini adalah situasi yang tidak normal yang bersifat ektra ordinary.
"Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit, padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extra ordinary," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas beberapa waktu lalu.
Jokowi kembali meminta agar aturan terkait penyaluran bansos dibuat sesederhana mungkin. Sehingga, bansos dapat segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Selain soal distribusi, dia juga meminta permasalahan terkait penerima bansos, khususnya sinkronisasi data, segera diselesaikan. Kalau perlu, katanya, ketua RT dan RW perlu dilibatkan.
Dia bahkan pernah secara tegas mengingatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawalan terhadap akurasi data yang dimiliki pemerintah dengan data di lapangan.
Jokowi menambahkan, data tidak akurat akan menimbulkan dampak ke mana-mana. Bahkan hingga menyebabkan distribusi bansos berjalan lambat dan tidak tepat sasaran. Dia pun mengapa selalu terjadi ketidaksinkronan data penerima bansos antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk itu, Jokowi meminta BPKP turun tangan membantu meningkatkan kualitas data pemerintah. BPKP harus terlibat dalam pengawalan integrasi dan sinkronisasi data antar program untuk meningkatkan keandalan data. "Manfaatkan laboratorium forensik dan data analitik dimiliki," imbuhnya.
Jokowi berharap, BPKP dan APIP dapat mengawal data tersebut mulai dari hulu hingga hilir sehingga integrasi dan sinkronisasi data bisa lebih baik lagi antara data dimiliki pusat dan daerah. Efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. Sebab kata dia, semua rekomendasi harus ditindaklanjuti.
"Jangan berhenti di rekomendasi saja. Tuntaskan sampai ke akar masalah, sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya, diulang-ulang, sudah tahu salah diulang-ulang terus tiap tahun," tegas dia.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk bantuan sosial dari. Dana tersebut disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Untuk program kartu sembako telah disiapkan Rp45,1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penyaluran bansos pangan bagi 18,8 juta penerima manfaat. Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan Rp200.000 per bulan.
Sementara untuk program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah akan menyiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Selanjutnya, bansos tunai sebesar Rp12 triliun bagi 10 juta KPM. Masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan.
Kemudian program kartu prakerja disiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan sebesar Rp3,78 triliun.
Jokowi Minta Bansos Cepat Disalurkan
Dalam kesempatan lainnya, Jokowi menginstruksikan agar penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis disalurkan kepada masyarakat pada pekan ini. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Apalagi di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat," katanya.
Jokowi meminta Kementerian Sosial dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk tidak ragu dalam menyalurkan bantuan sosial secepatnya kepada masyarakat.
"Saya minta KaBulog dan terutamanya Mensos jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting ini kita enggak mencuri, enggak mengambil, prosedurnya tolong didampingi BPKP," ujarnya.
Ditambahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memastikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat segera cair. Dia tidak memberi tahu pasti, tetapi dalam waktu dekat.
Mantan mendikbud ini juga meminta Kementerian Sosial mempercepat penyaluran bantuan sosial. Hal itu penting untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang ditimbulkan saat penerapan PPKM Darurat.
Muhadjir menyadari bantuan yang akan disalurkan pemerintah tersebut tidak sepadan dengan harapan atau kebutuhan masyarakat. Namun ia berharap, bisa membantu pemenuhan kebutuhan harian masyarakat khususnya selama PPKM Darurat diberlakukan.
"Kalau dibilang sepadan, saya kira tidak lah. Yang penting bisa menutup kebutuhan dulu," tukas Muhadjir.
Selain memerintahkan jajaran kabinetnya, Jokowi juga meminta tiap kepala daerah seharusnya dapat memaksimalkan belanja daerah dan bantuan sosial itu untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Terutama yang berkait dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.
Berdasarkan data yang diterima, lanjut dia, anggaran UMKM untuk seluruh daerah sebesar Rp13,3 triliun. Namun, yang tersalurkan baru Rp2,3 triliun.
Jokowi meyakini dana yang telah disiapkan pemerintah melalui anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan rakyat saat situasi seperti sekarang. Karena itu, Jokowi mendorong tiap-tiap kepala daerah untuk bisa segera melakukan pencairan.
"Perlindungan sosial ada anggaran, di catatan saya Rp12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini," harap Jokowi.
Begitu pula dengan Dana Desa, Jokowi mencatat jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun. Dari jumlah itu, Rp28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Namun sesuai laporan yang diterima Jokowi, realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.
Dia pun menyoroti realisasi bantuan sosial yang masih rendah. Padahal, bantuan sosial sangat dibutuhkan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Ada tiga bantuan sosial yang tercatat masih rendah. Pertama, bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data yang dikantongi Jokowi, total anggaran bantuan UMKM sebesar Rp13,3 triliun untuk 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Namun, yang baru terealisasi hanya Rp2,3 triliun.
"Padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan," tegas dia.
Kedua, bantuan perlindungan sosial (perlinsos). Dia mencatat, total anggaran untuk bantuan perlinsos sebesar Rp12,1 triliun. Realisasinya baru Rp2,3 triliun alias belum mencapai 20 persen.
Bantuan ketiga yakni bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa. Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk BLT Dana Desa sebesar Rp72 triliun. Hingga saat ini, yang terpakai baru Rp5,6 triliun atau masih kurang dari 25 persen.
Jokowi juga menegaskan bahwa uang yang diberikan pemerintah nilainya utuh dan tidak ada potongan. Bantuan tunai yang diberikan pemerintah disalurkan lewat bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Selain itu, dikirim lewat kantor pos Indonesia.
Karena itu, dia memastikan bahwa batuan akan dikirimkan langsung kepada penerima. Baik dikirimkan lewat bank bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos.
Dia memerintahkan para menteri dan gubernur agar mengawal proses penyaluran bantuan tunai ini. Dia ingin uang yang diberikan cepat, tepat sasaran, diawasi, dan tidak ada potongan potongan apapun.
"Sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan rakyat tidak menunggu terlalu lama," tutup Jokowi dengan tegas.*