Jakarta, INDONEWS.ID - Senator Papua Barat Filep Wamafma, memandang peringatan HUT RI ke-76 menjadi momentum bagi pemerintah memperbarui komitmen untuk memajukan wilayah Indonesia Timur.
Filep berharap, pemerintah lebih banyak mendorong program-program dan inovasi kebijakan yang berpihak kepada percepatan pembangunan khususnya bagi Provinsi Papua Barat.
"Di momentum peringatan kemerdekaan ini, saatnya pemerintah memperbarui komitmen keberpihakan bagi wilayah Indonesia timur, khususnya Papua Barat. Agenda-agenda pembangunan yang sifatnya substansial dan berkelanjutan dapat direalisasikan dengan baik dan menjawab persoalan-persoalan mendasar di tanah Papua," ujarnya Filep kepada media di Jakarta, Senin (16/8/2021).
Anggota DPD RI Komite I ini mengatakan, komitmen keberpihakan tersebut tidak hanya pada pembangunan infrastruktur saja melainkan juga komitmen yang mendasar bagi pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP).
Selain itu, komitmen tersebut juga mencakup pemberian kewenangan khusus bagi pemerintah daerah Papua dan Papua Barat sebagaimana akan terlihat dalam implementasi UU Otsus.
"Komitmen itu bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur saja, melainkan juga pemberian kewenangan khusus kepada pemerintah daerah dalam rangka implementasi UU Otsus sebagaimana amanat kekhususan di dalamnya," ujarnya.
Filep Wamafma yang juga menjabat Ketua STIH Manokwari ini, momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI ini, rakyat Papua juga harus merasakan kemerdekaan dari bayang-bayang isu rasisme dan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).
Ia berharap, semangat kebhinekaan dan rasa solidaritas sesama saudara se-Tanah Air selalu melekat dalam sanubari setiap warga Indonesia dimanapun berada.
"Di usia 76 tahun Indonesia merdeka, Papua masih saja dihantui isu rasisme dan persoalan HAM yang tak kunjung usai. Kami berharap tidak ada lagi tindakan-tindakan rasis, kekerasan dan tindakan-tindakan lain yang menciderai HAM terulang kembali. Harapan kami komitmen kebhinekaan dan solidaritas sesama warga negara Indonesia selalu dijunjung tinggi dalam bingkai persatuan dan kesatuan RI," tutupnya.*