Jakarta, INDONEWS.ID -- Saat ini politik internal di Afghanistan masih cair pasca pasukan Taliban menguasai kota-kota, termasuk Ibu Kota di Afghanistan.
Mullah Abdul Ghani Baradar salah satu pendiri Taliban diberitakan sudah kembali ke Afghanistan dari pengasingan selama ini di Qatar. Faksi-faksi dalam Taliban pun sedang bertemu dan melakukan perundingan untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan.
Sementara Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh melalui sosial media menyatakan dirinya sebagai Presiden yang sah berdasarkan konstitusi dan meminta rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Taliban.
Belum lagi Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang dikhabarkan mengasingkan diri ke Uni Emirat Arab bersuara untuk pertama kali di sosial media dengan mengatakan siap berunding dengan Taliban.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa sangat prematur bila Pemerintah Indonesia akan mengakui Taliban sebagai pemerintahan di Afghanistan.
“Pemerintah perlu membiarkan politik internal di Afghanistan untuk berproses sebelum akhirnya ada pemimpin dari pemerintahan yang didukung oleh mayoritas rakyat Afghanistan,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers kepada redaksi Indonews.id, di Jakarta, Kamis (19/8).
Bila pemerintah Indonesia memberikan pengakuan secara prematur terhadap Taliban maka dapat dianggap mencampuri urusan domestik negara lain.
Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu mengatakan bahwa pada saat ini hal terpenting bagi Pemerintah adalah untuk menyerukan kepada dunia agar bersama-sama mengupayakan terhindarnya tragedi kemanusiaan di Afghanistan.
“Situasi yang tidak menentu secara politik saat ini mendorong masyarakat Afghanistan untuk keluar dengan cara apapun dari negerinya,” ujarnya.
Seperti diketahui, perempuan, anak-anak dan pria menyerbu pesawat udara yang hendak mengudara. Mereka berjalan berkilo-kilo meter agar sampai ke perbatasan dan memasuki negara ketiga.
Mereka diberitakan tidak mendapatkan makanan, minuman dan obat-obatan serta pakaian. Belum lagi mereka tidur dan melakukan kegiatan sehari-hari di alam terbuka.
Tragedi kemanusiaan ini, kata Hikmahanto, harus dihindari karena ini berkaitan dengan eksisitensi fundamental dari manusia terlepas dari asal, agama, ras maupun latar belakang lainnya.
“Indonesia perlu menyerukan dan memberi bantuan kongkrit kepada rakyat Afghanistan berupa makanan, pakaian bahkan dana. Pemerintah juga perlu menyerukan PBB khususnya UNHCR untuk memberi perhatian yang maksimal,” kata Hikmahanto.
Bahkan, katanya, pemerintah perlu menghimbau negara-negara OKI untuk memberi dukungan finansial bagi kebutuhan mendasar manusia di Afghanistan.
Pemerintah juga perlu menyerukan masyarakat dunia untuk mencegah terjadinya korban di Afghanistan dengan melakukan hal kongkrit tanpa bayang-bayang kepentingan politik.
“Intinya eksistensi manusia yang saat ini berada di Afghanistan harus diselamatkan,” ujarnya. (*)