Oleh: Sil Joni*

INDONEWS.ID - Debat publik perihal `urgensi dan kontribusi kehadiran Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPLBF)`, sebetulnya sudah mendarat di telinga Presiden Joko Widodo. Dalam salah satu kesempatan kunjungan kerja di Labuan Bajo, sang Presiden pernah menegaskan bahwa "jika BPOLBF tidak berguna bagi peningkatan kesejahteraan publik, bubarkan saja".

Sayangnya, pernyataan itu bersifat hipotetis, bersyarat, jika-maka (kondisional). Logika yang dipakai tentu saja penuh dengan `pengandaian`. Ketika sebuah isu polemis bermain dalam wilayah pengandaian, maka tentu jawabannya sangat variatif, bergantung pada kepentingan masing-masing.

Dalam pengandaian presiden, lembaga ciptaannya (BPOLBF) tentu saja sangat berguna bagi percepatan peningkatan kesejahteraan publik di Manggarai Barat (Mabar) khususnya dan Flores umumnya. Rasanya, mustahil bagi presiden untuk menerima penilaian publik soal prospek debut kinerja BPOLBF yang belum terlalu optimal untuk tidak dibilang `tidak bermanfaat`.

Karena itu, pernyataan presiden kala itu, hemat saya tidak lahir dari suatu evaluasi yang komprehensif terkait kinerja lembaga itu, tetapi hanya jawaban seadanya terhadap pertanyaan-pertanyaan kritis publik yang terwakili oleh para awak pers.

Buktinya, kendati suara protes atau penolakan publik, semakin lancang digemakan, BPOLBF tetap eksis. Alih-laih `dievaluasi` justru BPOLBF kian agresif dan percaya diri dalam mendesain dan mengeksekusi program kerjanya sesuai dengan yang diamanatkan oleh negara dalam sejumlah regulasi formal.

Para staf BPOLBF sangat kreatif `menciptakan narasi` soal peluang meningkatnya sisi kesejahteraan publik Flores melalui skema program dan kegiatan yang ditawarkannya. Direktur utama lembaga ini, Shana Fatina dalam sebuah WhatsApp Group (WAG), "Forum Peduli Mabar" menegaskan bahwa semua program, kebijakan, dan kegiatan yang difasilitasi oleh BPOLBF tentu berujung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan publik.

Sebenarnya, tidak ada yang baru dalam isi kampanye semacam itu. Sejak awal, pemerintah pusat (Pempus) menyuntikkan spirit positif dalam imajinasi kolektif kita bahwa BPOLBF bertujuan mengakselerasi kemajuan pembangunan sektor pariwisata di Flores. Dalam dan melalui BPOLBF, mimpi untuk mengonversikan pelbagai aset wisata potensial dalam mempercepat proses pemanifestasian kesejahteraan publik, bakal segera terwujud.

Pertanyaan kita adalah apakah Pemda se-daratan Flores menderita impotensi politik dalam mengelola sektor pariwisata? Mengapa Pempus tidak mengadvokasi dan menggenjot kapasitas Pemda untuk lebih gesit dan kreatif dalam menata bidang pariwisata?

Jika tujuannya untuk `mengakselerasi kemajuan pembangunan` semestinya dalam spirit Otonomi Daerah, kapabilitas Pemda dioptimalisasi. Pempus mesti menstimulasi dan memfasilitasi kerja politik Pemda, bukan malah `mengintevensi secara absolut` melalui lembaga BPOLBF itu.

Setelah hampir tiga tahun pasca-terbitnya Perpres No 32 tahun 2018 yang membidani lahirnya BPOLBF, apakah ada tanda-tanda bahwa sisi kesejahteraan publik itu meningkat? Jika iya, apa indikatornya? Apakah peningkatan itu buah dari kerja keras dan cerdas dari BPOLBF?

Dari sisi `pengumbaran mimpi`, untuk sementara BPOLBF berhasil menghipnotis publik. Tidak sedikit yang `menaruh kepercayaan` pada lembaga ini. Tetapi, , de facto apa yang diidealkan itu masih bersifat ilusif (berada dalam khayalan). Apakah BPOLBF mampu `mengusir dimensi ilusoris` itu untuk segera menghadirkan sosok kesejahteraan itu secara paripurna di Flores?

Mengacu pada `peta pelaksanaan program pelatihan, sinkronisasi, fasilitasi dan pemberdayaan yang diinisiasi BPOLBF selama ini, belum cukup alasan bagi publik untuk mengibarkan bendera optimisme. Mengapa?

Aneka aktivitas pelatihan itu dieksekusi secara momental, elitis, dan hanya dikuti oleh sekelompok orang saja. Belum ada kegiatan pelatihan yang bersifat mendalam, reguler, kontinyu dan tersebar merata di seluruh Mabar ini. Saya kira, belum ada data evaluatif soal `perubahan kondisi kesejahteraan` dari mereka yang mengikuti pelatihan dari BPOLBF itu.

Hal lain yang perlu disoroti adalah penyusunan `master plan` kebijakan yang hanya bertumpu pada `mimpi orang Pusat`. Hampir semua skema program kerja BPOLBF didesain dari Pusat. Publik Flores `dipaksa` untuk mengikuti standar dalam master plan yang disiapkan. Saya berpikir, dengan metode kerja semacam ini, akan sangat sulit bagi orang lokal untuk berkompetisi secara fair dengan para investor dari luar dalam `merebut hak pengelolaan` pada lahan otoritatif 400 hektar BPOLBF itu.

Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab adalah sejauh mana nanti kontribusi upaya percepatan pembangunan pariwisata ini bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mabar dan kesejahteraan publik.

Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, meski pariwisata terus didengungkan sebagai sektor utama dan dana dari pusat, termasuk lewat BPOLBF, terus mengalir, kontribusi sektor ini bagi PAD Mabar tidaklah signifikan.

Pada tahun 2019 misalnya, dari 165 miliar PAD kabupaten itu, kontribusi dari sektor pariwisata hanya 9 persen lebih, yakni 16 miliar. Itu berarti kampanye Pempus melalui BPOLBF itu tidak sepenuhnya benar. Pihak BPOLBF boleh saja berdalih, bahwa lembaga ini baru lahir kemarin dan kerjanya belum seberapa, tetapi entah butuh berapa tahun lagi BPOLBF membuktikan janjinya itu kepada publik?

Persoalan menjadi tambah pelik sebab dalam Perpres soal BPOLBF, tidak ditemukan poin mengenai kontribusi BPOLBF kepada daerah. Artinya, perihal sumbangan itu, tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi sebagai `imbas dari hadirnya` aneka bisnis pariwisata yang difasilitasi oleh BPOLBF.

Kenyataan itu, bukan tidak mungkin, membuat sirkulasi uang di wilayah kekuasaan BPOLBF akan langsung masuk ke kantong pusat. Daerah dan masyarakat lokal hanya menerima `remah-remah` yang jumlahnya tidak seberapa. Apakah mimpi mengubah kondisi kesejahteraan publik bisa tercapai di tengah latar situasi semacam itu?

Selain itu, pada pasal 26 terkait Partisipasi Masyarakat, BPOLBF diberi kekuasaan penuh untuk menyewakan lahan yang sudah menjadi haknya. Kita coba realistis dengan kemampuan masyarakat. Apakah ada yang bisa `merebut hak pengelolaan lahan yang disewakan oleh BPOLBF itu?

Saya kira, harus diakui bahwa dalam beberapa tahun yang akan datang, tanah yang disewakan itu, mungkin akan menjadi ajang rebutan korporasi-korporasi raksasa. Masyarakat lokal tetap menjadi penonton bahkan korban dari kebijakan itu sebab besar kemungkinan kawasan hutan karst Bowosie akan rusak.

Kemudian, ketika sudah menarik para penyewa, para investor kakap telah `menguasai lahan itu`, kepada siapa ‘uang sewaan’ itu mengalir? Ke pusat atau ke daerah? Bagaimana pembagian keuntungannya. Jika tidak dinyatakan secara jelas, maka kita pantas bertanya apa tujuan BPOLBF sebenarnya? Apakah untuk memfasilitasi hasrat berbisnis dari negara dan korporasi atau untuk `mengangkat harkat dan martabat hidup` orang Flores melalui skema pengoptimalan aktivitas industri turisme di sini?

Beberapa pertanyaan kritis di atas, tentu sangat penting untuk dijadikan bahan refleksi bagi semua kalangan di Mabar-Flores agar gerak-gerik BPOLBF terus dipantau bersama, tidak saja dalam hitungan 1-2 tahun tetapi juga di tahun-tahun yang akan datang. Publik harus pastikan bahwa lembaga ini hadir dan ada untuk peningkatan kesejahteraan publik par excellence.

Kita tidak ingin BPOLBF hanya hadir untuk membuka jalan tol bagi pencaplokan sumber daya, memberi karpet merah bagi mereka yang punya kuasa dan uang, sementara rakyat Mabar-Flores tidak merasakan efeknya. Untuk itu, segenap elemen masyarakat, mesti berpikir kritis dan bertindak cerdas agar tidak terkecoh oleh desain pembangunan yang berwatak dominatif dan manipulatif.

Pariwisata adalah salah satu aset dan sumber daya yang bisa mendatangkan berkat berlimpah bagi orang Flores. Tetapi, sangat disayangkan apa yang menjadi `aset berharga` itu harus dikelola menurut arah angin kepentingan "Jakarta". Kita hanya bisa berharap agar `badai kepentingan` itu, tidak meluluhlantakkan harapan dan optimisme kita untuk `mengolah` harta lain yang ada di bumi Flores ini.

*Penulis adalah warga Mabar. Tinggal di Watu Langkas.