Jakarta, INDONEWS.ID – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN/Bappenas bersama Astra Internasional menyelenggarakan webinar bertajuk "Pemanfaatan Data dalam Penyusunan Strategi Bisnis" Rabu (25/8/21).
Webinar yang diselenggarakan via aplikasi zoom dan disiarkan Live melalui Channel Youtube Paguyuban KBA itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk mendorong peran pemanfaatan data dalam sektor publik maupun swasta berkaitan dengan sektor kewirausahaan atau bisnis.
Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama yang baik antara ASTRA dengan Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, dan Satu Data Indonesia.
Adapun tujuan dan target pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat adalah terkait pemanfaatan data dalam penyusunan strategi bisnis yang meliputi pertama, sosialisasi informasi kepada masyarakat berkenaan dengan inisiatif Satu Data Indonesia (SDI).
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas RI, Dr. Ir. TAUFIK HANAFI, MUP, menyampaikan Presiden menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan Pemerintah harus terus merujuk pada Data, dan data menjadi sumber minyak yang baru dalam transformasi Digital.
Pandemi Covid-19 mempercepat transformasi digital dengan memberikan peluang bagi ekonomi digital untuk melakukan percepatan. “Hal ini dapat dilihat dari terjadinya pergeseran digitalisasi melalui perubahan cara kerja dan produksi serta model bisnis,” ujar Hanafi.
Lebih lanjut dijelaskan Hanafi, melalui Platform eCommerce sebagai marketplace dalam bertransaksi, ekonomi digital memberikan akses tanpa batasan wilayah kepada masyarakat, terkhusus hal ini membuka kesempatan pada UMKM untuk memasarkan produknya secara lebih luas menggunakan infrastruktur digital.
“Di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga dapat memutus rantai pasok pertanian sehingga pendapatan petani meningkat dan harga produk lebih murah,” tambahnya.
Pandemi memberikan dampak kepada pelaku UMKM dalam posisi yang sulit, hingga mengalami kebangkrutan karena terjadinya penurunan demand yang menyebabkan pemberhentian pekerja serta tidak tersedianya sumberdaya keuangan untuk mempertahankan usaha.
Sebagai upaya dalam menangani hal tersebut, pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional memberikan bantuan kepada UMKM untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha di masa pandemi.
Sementara itu, Siti Azizah selaku Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM RI mengatakan terdapat empat tindakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan dampak kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Di antaranya dengan memberikan kemudahan akses UMKM untuk memperoleh dukungan, mempertajam fokus dalam membangun keberlanjutan dan daya saing, mengatur dan memfokuskan ekosistem pendukung melalui UMKM nerve center, serta perencanaan dalam menyiapkan next.
Dalam mengembangkan Kewirausahaan Berbasis Ekosistem, pemerintah mengupayakan pendekatan melalui pendidikan, pendampingan, pendanaan, kebijakan, pasar, serta SDM.
Salah satu komponen pendukung dalam mensukseskan pengembangan kewirausahaan adalah dengan membangun sistem data untuk dijadikan program utama kemenkop UKM. Pengembangan basis data tunggal sesuai yang diamanatkan melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja merupakan backbone program penguatan UMKM dalam mendukung PEN serta mendukung implementasi digitalisasi.
Tentunya Kementerian KUKM sebagai leading sector basis data tersebut memiliki peran penting, dan berencana untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan, penyiapan basis data tunggal UMKM berdasarkan Satu Data Indonesia, serta pelaksanaan pendataan pada tahun 2021.
Menanggapi bagaimana pendataan memberikan stimulus pada desa untuk menjadi Smart Village melalui transformasi Data Monografi Desa serta bersama dengan CSO dan Dunia Usaha sehingga kemandirian dimulai dari komunitas terkecil masyarakat yaitu Desa.
Kekurangan UMKM desa adalah mereka memproduksi tapi tidak mengetahui kuantitas yang harus dihasilkan dan berapa permintaan didalamnya, sehingga kalau bicara tentang Data UMKM maka kita harus terintegrasi dengan Data Grabfood ataupun data lainnya yang memetakan pasar kebutuhan yang ada.
Dalam kesempatan yang sama, Dept. Head of CSR PT Astra International Tbk, Bondan Susilo memberikan informasi dengan Praktik Baik Desa Sejahtera Astra dengan Rancang Bangun Smart Village Berbasis Data serta Program Latar belakang Desa Sejahtera Astra, dan Pemanfaatan Data dalam Rancang Bangun Smart Village, hingga Manfaat dan Dampak Program Desa Sejahtera Astra sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Melengkapi program ASTRA lainnya melalui aspek bisnis yang berkelanjutan, berdasarkan Astra Group yang memiliki cabang di 34 provinsi, publik contribution ada 4 pilar Astra Cerdas, Astra Sehat.
Melalui modul yang generik dicoba upscaling Desa dengan produk kolaborasi dengan lainnya untuk market terstandar, mereka harus tergabung dalam konsorsium dengan membentuk lembaga yang telah menuju kemandiri ekosistem usaha dengan anggota yang ada. Contoh cluster kopi dengan beragamnya kopi yang dapat disatukan dengan pangsa pasar yang ada, hingga ekspor produk.
Untuk agriculture kita menggandeng beberapa mitra sehingga tercipta beberapa ekosistem marker yang memiliki kredibilitas dalam standar produk. Kemudian menciptakan Astra Export Academy sehingga dapat membantu DSA yang memiliki produk unggulan.
“Semua akan dirangkum dalam dashboard sustainability dan MONEV dengan menetapkan parameter kunci seperti peningkatan pendapatan, ekspor dan jumlah produk dan produk turunan yang dilakukan terus menerus dan diakses oleh potensi ekspor yang ada,” tutup Bondan Susilo.
Selanjutnya, Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama, Badan Informasi Geospasial, Dr. Suprajaka, MT menyatakan beberapa hal berkenaan Data Geospasial meliputi pengarusutamaan kegiatan informasi geospasial dalam kegiatan pembangunan.
"Pemerintah melakukan silence revolution melalui beberapa kebijakan terkait Informasi Geospasial, salah satunya melalui Kebijakan Satu Peta yang baru saja mengalami perubahan, yaitu Perpres no. 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Kebijakan ini merupakan hasil dari upaya harmonisasi penyelenggaraan SDI dan SImpul Jaringan Informasi Geospasial," kata Suprajaka.
Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/ Bappenas RI, Bapak Dr. Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA menanggapi kendala dan permasalahan yang dialami Dunia Usaha termasuk UMKM dapat ditanggulangi dengan adanya pendataan sebagai kegiatan perencanaan yang membantu UMKM untuk bangkit.
"Kebutuhan data untuk strategi bisnis : gender dan disabilitas harusnya dilihat untuk pendataan UMKM, by name by address, jika perusahaan ingin investasi di suatu daerah dilihat bagaimana produktivitas di daerah tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keseragaman, sedikit banyak harus melihat dari UU Omnibus Law," kata Ahmad.
Webinar ditutup dengan Komitmen Astra International sebagai pelaku usaha dan Satu Data Indonesia sebagai Lembaga yang mengemban amanat Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 berharap dapat memberikan pemahaman kepada publik terkait peran Satu Data Indonesia dalam penyediaan data, serta memberikan pemahaman terkait pemanfaatan data dalam menyusun strategi bisnis, hingga meningkatkan awareness publik terhadap topik terkait.*