INDONEWS.ID

  • Minggu, 29/08/2021 19:58 WIB
  • Soal Somasi Luhut ke Haris, Filep Wamafma: Rakyat Papua Butuh Keterbukaan Informasi

  • Oleh :
    • Mancik
Soal Somasi Luhut ke Haris, Filep Wamafma: Rakyat Papua Butuh Keterbukaan Informasi
Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Filep Wamafma.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Filep Wamafma menyoroti somasi yang dilayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.

Menurut Filep, Luhut terkesan emosional dan kekanak-kanakan menanggapi kajian cepat yang dilakukan oleh YLBHI, KontraS, LBH Papua dan rekan – rekan lainnya.

Baca juga : Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah

"Ini kajian berdasarkan data yang menyebut nama-nama dibalik konsesi tambang di Papua. Kalau tidak benar, silahkan buka data yang benar ke publik. Data ya dilawan dengan data! rakyat Papua butuh jawaban, bukan somasi terkait dengan temuan tersebut. Somasi tidak dapat menghilangkan keresahan dan ketakutan rakyat Papua.” Kata senator sekaligus Akademisi Papua Barat ini dalam keterangan tertulisnya kepada media di Jakarta, Minggu,(29/8/2021)

Menurut Filep, hasil kajian cepat yang menyimpulkan adanya praktik bisnis militer kaki kedua di Intan Jaya, sekaligus menyingkap adanya potensi kepentingan ekonomi harus menjadi kajian yang lebih serius.

Baca juga : Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi

Ia menganggap data tersebut tidak bisa dianggap main-main jika semua pihak benar-benar ingin memperbaiki Tanah Papua.

Senator Papua Barat ini mengkhawatirkan, jika data tersebut benar adanya, hal itu akan membangkitkan semangat perlawanan Orang Asli Papua (OAP) terhadap para oligarki yang selama ini terus menguras kekayaan SDA Papua khususnya di Intan Jaya. Apalagi, masyarakat sipil terus menerus menjadi korban konflik berkepanjangan antara TNI/Polri dan OPM.

Baca juga : Ini Catatan KI Pusat Terkait Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi 2023

“Di Intan Jaya, sekitar 1200an masyarakat sipil yang terdata sebagai pengungsi, termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak. Mereka melarikan diri karena takut jadi korban salah tembak! Semua itu karena banyaknya TNI/Polri yang diturunkan dan terus terjadi baku tembak dengan TPNPB. Kalau benar ujung-ujungnya semua ini karena motif ekonomi, harus memakan korban berapa banyak lagi?," tegas Filep.
 
Menurutnya, rakyat manapun tidak ingin dijadikan sebagai objek kepentingan investasi dan politik. Rakyat Papua ingin Sumber Daya Alam yang dimilikinya memberikan kesejahteraan.

Sementara yang terjadi saat ini, bukannya kesejahteraan yang didapat, justru ketakutan menghantui karena adanya konflik yang tak kunjung usai dan rakyat harus menanggung dampaknya.
 
“Data yang mencuat ini momentum pembuktian. Siapa dan apa motifnya. Dan itu bisa membuka mata kita semua tentang problem sesungguhnya di Papua.” tutup senator yang akrab disapa Pace Jas Merah ini.*

Artikel Terkait
Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah
Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi
Ini Catatan KI Pusat Terkait Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi 2023
Artikel Terkini
Pj Bupati Maybrat Pantau Ujian Sekolah Dasar di SD YPK Emaus Susumuk dan SD Inpres 13 Kumurkek
PT Sri Pamela Group Berkolaborasi dengan UPT II WASNAKER SUMUT dalam Menyemarakkan May Day Sumatera Utara Tahun 2024
PT Perkebunan Nusantara I Regional 4 Raih Penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards dari The Iconomics
Empat Jenazah korban banjir Bandang Batang Anai Dishalatkan
Indonesia Sambut Baik dan Dorong Kolaborasi dalam Perkuat Ketahanan Pangan melalui IDMA Exhibition dan TABADER Summit 2024
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas