INDONEWS.ID

  • Selasa, 09/11/2021 10:51 WIB
  • Kucurkan Rp4,3 Triliun untuk Proyek Kereta Cepat, Pemerintah Dinilai Masuk Jebakan Utang

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Kucurkan Rp4,3 Triliun untuk Proyek Kereta Cepat, Pemerintah Dinilai Masuk Jebakan Utang
Proyek kereta cepat Jakarta Bandung (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai pemerintah masuk jebakan utang setelah memastikan menyuntikan dana sebesar Rp4,3 triliun untuk membiayai pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Menurutnya langkah itu dinilai akan menambah beban dan berdampak terhadap utang pemerintah.

“Dampak langsung dari penyertaan modal negara ke proyek kereta cepat adalah beban terhadap utang pemerintah yang pasti akan meningkat secara langsung maupun tidak,” kata Bhima Yudhistira Selasa (9/11/2021).

Baca juga : PIS Dukung Pemerintah Indonesia Wujudkan Kemerdekaan Palestina

Bhima menuturkan, meski konsorsium yang menerbitkan utang dengan jaminan pemerintah sekalipun, akan terdapat risiko kontijensi. Itu adalah risiko yang muncul ketika BUMN mengalami tekanan, dan berakibat pada gangguan neraca anggaran pemerintah.

"Ini yang disebut sebagai debt trap atau jebakan utang,” paparnya.

Baca juga : Penanggulangan Banjir, Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Libya

Awal masalah karena studi kelayakan proyeknya dianggap bermasalah, biaya proyek membengkak, kemudian ujungnya pemerintah harus turun tangan.

“Kalau awalnya BtoB ya harusnya hitungan bisnisnya masuk akal. Kenapa pinjaman dari China Development Bank disetujui, pasti ada pertimbangan return on investment (ROI) dari proyek kereta cepat bentuknya komersial,” urainya.

Baca juga : Bantuan Logistik 70 Ton Pemerintah Indonesia Tiba di Turkiye

Secara hitungan proyek, sebenarnya proses pembangunan ini sifatnya komersial, sehingga pemerintah rugi dua kali. Kerugian pertama saat proyek di tahap konstruksi biaya sangat besar. Kedua, ketika proyek berjalan atau beroperasio masih mengandalkan subsidi pemerintah.

“Sekarang perlu disesuaikan, pastinya lebih mahal. Sedari awal proyek komersial, alias tujuan cari untung. Tiba-tiba sekarang disuntik APBN, tentu jadi tanda tanya besar,” pungkasnya.*

Artikel Terkait
PIS Dukung Pemerintah Indonesia Wujudkan Kemerdekaan Palestina
Penanggulangan Banjir, Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Libya
Bantuan Logistik 70 Ton Pemerintah Indonesia Tiba di Turkiye
Artikel Terkini
Direktur Indo Barometer M Qodari dan Demokrat Tanggapi Gugatan Uji Materi Dr Audrey Agar Pelantikan Prabowo Dipercepat
Mungkinkan Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Bisa Dipercepat? Simak Penjelasannya!
WWF ke-10 di Bali, Deklarasi Menteri Resmi Diadopsi 133 Negara dan Organisasi Internasional
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Maybrat Lakukan Study Tour ke Minahasa Tenggara
Upacara Peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Maybrat: Menuju Indonesia Emas
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas