Jakarta, INDONEWS.ID - Berdasarkan data vaksinasi Covid-19 hingga Rabu (17/10), 132.006.377 masyarakat Indonesia telah disuntik dosis pertama dan 86.279.716 untuk dosis kedua.
Saat ini stok vaksin Covid-19 yang sudah diterima Indonesia sebanyak 283 juta dosis. Bio Farma sudah mendistribusikan sebanyak 251 juta ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Di samping itu, menjelang satu tahun vaksinasi Covid-19 pertama kali diberikan di Indonesia, wacana pemberian vaksin dosis ketiga atau booster terus terus mengemuka. Tahun depan masyarakat Indonesia direncanakan pemerintah menerima booster vaksin Covid-19.
Saat ini vaksin Covid-19 dosis ketiga sudah diberikan ke 1.197.579 jiwa. Di Indonesia secara resmi di mata hukum baru tenaga kesehatan yang berhak dan boleh menerima booster.
Ketua Satuan Tugas Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia Prof Zubairi Djoerban mengatakan, vaksinasi dosis ketiga penting dilakukan bagi masyarakat luas. Vaksin booster bisa dilakukan dengan vaksin yang tersedia.
Booster bisa dengan vaksin yang sama di dua dosis sebelumnya atau vaksin yang berbeda. Vaksin booster bisa dilakukan enam bulan setelah vaksin dosis kedua.
"Negara-negara yang masyarakat sudah banyak disuntik vaksin dua dosis kini mengalami peningkatan kasus Covid-19, karenanya penting vaksin booster," ujar Prof Zubairi dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN dengan tema Vaksin Booster untuk Indonesia Lebih Sehat, Kamis (18/11).
Dia mengatakan, saat ini yang menjadi prioritas vaksin booster adalah tenaga kesehatan, pelayan publik, orang yang memiliki komorbid, dan juga kelompok lanjut usia. Prof Zubairi memastikan, vaksin booster aman selayaknya vaksin dosis pertama dan kedua.
"Vaksin booster aman buat usia lanjut seperti saya yang sudah hampir 75 tahun, dan memiliki komorbid, saya diabet, darah tinggi dan pernah operasi jantung," katanya.
Vaksinolog Dr dr Sukamto Koesno menambahkan, ada masa ketika kekebalan yang dirangsang oleh vaksin pada waktu tertentu akan turun. Karenanya perlu diberikan booster dengan harapan antibodi yang telah menurun bisa meningkat kembali.
"Pada prinsipnya vaksin yang akan digunakan sebagai booster, sama atau berbeda, yang bisa untuk meningkatkan antibodi," tuturnya.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penghasil Vaksin Bio Farma mengaku masih menunggu ketetapan pemerintah mengenai rencana booster, termasuk terkait tarifnya.
Meski belum final, Bio Farma memberikan referensi harga booster vaksin Covid-19 yaitu sekitar Rp 188 ribu dan jasa layanan Rp 117 ribu.
Kepala Bagian Operasional Pelayanan PT Bio Farma Erwin Setiawan menjelaskan, harga ini belum final dan pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah.
"Kami juga menunggu nanti dari aspek regulasi nanti jenis vaksin apa yang akan digunakan. Tentunya untuk harga ini ditetapkan oleh pemerintah dengan pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jadi kami juga menunggu jenis vaksin yang digunakan," katanya.
Sehingga, Bio Farma tidak mau berbicara lebih jauh mengenai masalah ini karena pembahasan tentang program vaksinasi booster berbayar ini masih dimatangkan oleh pemerintah.
Kendati demikian, dia melanjutkan, jika mengacu pada harga yang selama ini ditanggung perusahaan dalam program vaksinasi gotong royong maka tarif vaksin Covid-19 dengan skema gotong royong yang dilakukan beberapa waktu lalu mencapai ratusan ribu rupiah.
"Sebagai referensi saja kemarin ini kan vaksin yang berbayar yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong itu kurang lebih harganya sekitar Rp 188 ribu dan jasa pelayanannya sekitar Rp 117 ribu," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengatakan, ada beberapa hal yang membuat vaksin booster penting dilakukan. Yakni, hingga saat ini belum ada vaksin yang memiliki antibodi optimal, kemudian antibodi juga menurun setelah enam bulan divaksin. Apalagi saat ini muncul berbagai varian baru.
"Jadi pemberian booster amat penting. Memang prioritas saat ini baru tenaga kesehatan, petugas lain yang juga rentan, dan lansia," ujarnya.
Melki mengaku bersyukur, Indonesia termasuk negara yang cepat melakukan vaksinasi. Menurutnya, tepat pilihan Presiden Jokowi menjalankan berbagai skema penanganan Covid-19 sekaligus.
Pertama menugaskan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian BUMN untuk bersama-sama mengejar upaya vaksinasi sebagai opsi melawan Covid-19.
Kemudian di aspek pencegahan dulu ada PSBB, kemudian PPKM. Begitu juga dengan dukungan APD, alat kesehatan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak yang menghadapi Covid-19.
"Ini paralel dikerjakan oleh pemerintah. Kerja keras semua pihak yang membuat Indonesia akhirnya berhasil melewati masa krusial ketika varian delta masuk ke negeri ini. Tentu di antara kerja itu semua kita percaya kekuatan doa dari seluruh komponen di Indonesia," ujar Melki
Namun dia mengingatkan, prestasi juga jadi tantangan. Karena harus dipertahankan. Baik aspek deteksi yang harus dikerjakan dengan baik dan memastikan protokol kesehatan tetap dijaga.
Dia meminta semua pihak tidak lengah dan abai. Fasilitas kesehatan saat ini pun tetap harus dipersiapkan dengan baik.
"Obat yang dibutuhkan, peralatan, tenaga kesehatan juga tetap harus disupport dengan baik. Vaksinasi tidak boleh dilonggarkan," ujarnya.
Melki mengacungi jempol bagi upaya pemerintah mendatangkan berbagai jenis vaksin dalam beragam platform. Mulai dari virus yang dilemahkan atau dimatikan, kemudian vaksin dengan platform messenger RNA (mRNA), protein rekombinan.
Sehingga, ia menyebutkan vaksin dengan merk Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, kemudian Moderna kini telah digunakan di Tanah Air.
Kemudian ia menyebutkan dua jenis vaksin Covid-19 juga sudah dapat izin penggunaan darurat seperti Sputnik dan Zifivax. Dua vaksin ini kini dalam proses dipakai di Tanah Air.
"Kami juga mendorong pemerintah menghadirkan vaksin buatan dalam negeri yaitu Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara. Dua-duanya sedang dalam proses apakah memenuhi kaidah keilmuan kita," katanya.
Bahkan, pihaknya mendapatkan informasi terbatas dari rapat kabinet bahwa Presiden Joko Widodo mendorong Vaksin Merah Putih dan Nusantara diprioritaskan menjadi vaksin booster.
Kritik terkait booster adalah kelompok mana yang akan menerimanya sebagai prioritas.
Selain petugas atau tenaga kesehatan jadi prioritas pertama, Melky meminta kelompok rentan dan disabilitas tentu memiliki tingkat kondisi jauh lebih rapuh juga diutamakan.
"Selain itu, petugas publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat juga diutamakan untuk mendapatkan booster," kata Melki.*