INDONEWS.ID

  • Minggu, 21/11/2021 20:30 WIB
  • Perjuangkan Titah Raja dan Sultan Nusantara, LaNyalla Tulis Surat ke Jokowi

  • Oleh :
    • Mancik
Perjuangkan Titah Raja dan Sultan Nusantara, LaNyalla Tulis Surat ke Jokowi
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.(Foto:Dok.DPD RI)

Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, membuat surat khusus untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang isinya memperjuangkan Tujuh Titah Raja dan Sultan Nusantara hasil Deklarasi Sumedang.

Surat tersebut dibuat LaNyalla setelah Raja dan Sultan Nusantara memberikan mandat saat Deklarasi Sumedang. LaNyalla diminta memperjuangkan tujuh poin yang berkaitan dengan eksistensi Kerajaan dan Kesultanan di Nusantara.

Baca juga : Gugat PT 20 Persen, Raja dan Sultan Nusantara Siap Gelorakan di Seluruh Indonesia

"Saya telah menyiapkan satu surat khusus kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan Tujuh Titah Raja dan Sultan Nusantara ini," kata LaNyalla dalam sambutannya saat menerima gelar kehormatan adat di Kerajaan Muna, Sulawesi Tenggara, Sabtu (20/11/2021).

Tak hanya surat, Senator asal Jawa Timur itu bahkan siap menyampaikan langsung aspirasi para Raja dan Sultan Nusantara secara langsung kepada Presiden Jokowi.

Baca juga : LaNyalla: Raja dan Sultan Nusantara Harus Terlibat dalam Agenda Bangsa

"Saya hanya menunggu momentum saja untuk saya sampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi. Karena sedikitnya ada tiga hal penting yang menjadi domain pemerintah dalam Tujuh Titah Raja dan Sultan Nusantara tersebut," papar LaNyalla.

Tiga hal penting itu pertama menyangkut revitalisasi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

Baca juga : Minta Perlindungan Hukum, John Kei Kirim Surat Ke Jokowi

Kedua, terkait dengan keterlibatan aktif kementerian dan lembaga dalam penguatan budaya Nusantara.

Ketiga, mendorong pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melibatkan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

"Oleh karena itu, saya menyatakan akan memperjuangkan semua amanat para Raja dan Sultan Nusantara yang diberikan kepada saya dalam Deklarasi Sumedang, yang termaktub dalam Tujuh Titah Raja dan Sultan Nusantara," tegas LaNyalla.

LaNyalla membuka diri kepada Raja dan Sultan Nusantara untuk menjadikan DPD RI sebagai saluran aspirasi mereka.

Ia memberikan alasannya terus berkeliling Indonesia mendatangi satu per satu Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

Hal itu merupakan bagian dari komitmen DPD RI sebagai wakil daerah dan stakeholder di daerah. LaNyalla ingin menggugah kesadaran semua elemen bangsa.

"Bangsa ini adalah bangsa yang besar, karena dilahirkan oleh sebuah peradaban yang unggul dan tercatat dalam sejarah dunia, yaitu peradaban Kerajaan dan Kesultanan Nusantara," tegas dia.

Menurutnya, sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya Indonesia tidak bisa dihapus dalam sejarah.

Kerajaan Nusantara-lah yang melahirkan tradisi pemerintahan, tradisi penulisan, tradisi pendidikan, tradisi pengobatan, hingga tradisi kemiliteran, baik di darat maupun di laut.

"Puncak dari sumbangsih besar Kerajaan Nusantara adalah dukungan moril dan materiil yang konkret dari para Raja dan Sultan Nusantara dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia," urai LaNyalla.

Dukungan moril diberikan dengan sikap legowo yang luar biasa dari para Raja dan Sultan dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya.

Sedangkan dukungan materiil diberikan berupa bantuan uang, emas, tanah kerajaan dan bangunan untuk dipergunakan bagi kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan.

Bahkan hingga saat ini, sejumlah tanah dan aset Kerajaan Nusantara masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah.

"Oleh karena sumbangsih dan dukungan konkret Kerajaan Nusantara dalam proses lahirnya NKRI, saya menyebut bahwa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini," tuturnya.

Salah satunya adalah Kerajaan Muna. Kerajaan Muna, lanjut LaNyalla, adalah salah satu kerajaan besar di Sulawesi Tenggara yang berdiri di abad 14 Masehi.

Perjalanan sejarah Kerajaan Muna juga tercatat dengan sejumlah perlawanan terhadap VOC dan penjajah Belanda yang dimulai di era Raja La Ode Pulu, yang berkuasa pada tahun 1914-1918, dengan melakukan perang gerilya untuk menentang perjanjian Korte Verklaring.

"Perlawanan yang dilakukan Raja La Ode Pulu, memberi inspirasi kepada rakyat di Muna. Sehingga terbentuk Laskar-Laskar Rakyat dan Batalion-Batalion. Salah satunya Batalion Sadar yang merupakan cikal bakal Kodam Wirabuana di Makassar saat ini," tutupnya.*

Artikel Terkait
Gugat PT 20 Persen, Raja dan Sultan Nusantara Siap Gelorakan di Seluruh Indonesia
LaNyalla: Raja dan Sultan Nusantara Harus Terlibat dalam Agenda Bangsa
Minta Perlindungan Hukum, John Kei Kirim Surat Ke Jokowi
Artikel Terkini
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Pj Bupati Maybrat Diterima Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro
Pj Bupati Maybrat Temui Tiga Jenderal Bintang 3 di Kemenhan, Bahas Ketahanan Pangan dan Keamanan Kabupaten Maybrat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas