Jakarta, INDONEWS.ID - Oligarki politik menjadi ancaman serius terhadap demokrasi di Indonesia dan ancaman terhadap masa depan Indonesia menjelang Indonesia emas 2045.
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan, generasi politik milenial harus melawan oligarki, baik oligarki politik, ekonomi dan hukum.
Ia menjabarkan index demokrasi di dunia dan Indonesia serta pola interaksi negara dan civil society dimana keduanya semakin complex.
"Peran Sipil Society, saat ini pertama, menjaga agar hak - hak masyarakat terlindung. Kedua, mempengaruhi kebijakan publik. Ketiga, sebagai sarana check and Balance pemerintah, keempat mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah dengan mengembangkan SDM serta sarana komunikasi antar anggota masyarakat " ujar Alumni FISIP Universitas Indonesia ini dalam Talkshow Nasional Airpol 2021 Himpunan Mahasiswa Program Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga dengan mengangkat tema, "Polemik Freedom of Speech sebagai Penerapan Cyber Democracy di Indonesia, Minggu,(21/11/2021)
Senator muda asal Aceh tersebut menambahkan, revolusi teknologi menuju cyber demokrasi harus memiliki pijakan awal. Salah satunya dengan memperkuat generasi politik millenial dengan menguasai teknologi dan media sosial.
"Generasi politik milenial sangat potensial karena memiliki karakteristik tersendiri dan berpengaruh dalam menentukan siapa calon pemimpin bangsa. Ciri generasi milenial yaitu Pertama, critical (berpikir kritis), Kedua, change (senang akan perubahan), Ketiga, communicative (mengkomunikasikan pilihannya dengan pihak lain), serta keempat, community (tergabung dalam komunitas) " jelasnya.
Menurut Ketua Komite I DPD RI, fenomena politik global yang dipengaruhi oleh peran pengguna media sosial.
"Pengaruh media sosial mampu melakukan perubahan di negara otoriter dan oligarki berubah menjadi demokratis karena adanya kontrol yang dilakukan generasi milenial, dan generasi milenial di Indonesia harus mempraktekkan untuk melawan oligarki saat ini," tegas Fachrul.
Fachrul Razi juga mengatakan,oligarki harus diubah menjadi sistem demokrasi hanya melalui amandemen konstitusi.
"Generasi politik milenial harus bersuara masif di media sosial dalam melawan oligarki," tegas Fachrul Razi.
Dalam presentasinya, Fachrul Razi juga menjelaskan media massa sebagai Pilar Keempat, Media memiliki kecenderungan terkooptasi dengan kepentingan dan kekuasaan. Oleh karena itu menurutnya, media sosial digadang-gadang sebagai pilar kelima dalam demokrasi.
Media sosial hadir dengan memberikan ruang-ruang yang lebih inklusif, egaliter, dan murah. Sifat terbuka dan interaktif dari internet ini berpotensi untuk meningkatkan partisipasi politik warga Negara.
Terakhir senator mengingatkan kepada peran milenial diantaranya, Jadilah generasi milenial yang cerdas, kritis dan demokratis serta cerdas teknologi dan cerdas informasi. Dirinya menekankan agar generasi politik mengunakan ruang digital dalam membangun partisipasi politik dan membangun demokrasi. "Lawan Oligarki dengan Cyber Demokracy dan mari kita lawan hoax," tutupnya. (*)