INDONEWS.ID

  • Jum'at, 03/12/2021 10:05 WIB
  • Beredar Video Debat Gubernur NTT-Tokoh Adat Sumba, Pimpinan DPD Hormati Hak-hak Ulayat

  • Oleh :
    • Mancik
Beredar Video Debat Gubernur NTT-Tokoh Adat Sumba, Pimpinan DPD Hormati Hak-hak Ulayat
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.(Foto:Dok.DPD RI.)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mengaku menyesali tindakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Victor B. Laiskodat yang mendebat tokoh adat Sumba Umbu Maramba Hau, merupakan sesepuh sekaligus raja di Kabaru, Rindi, Sumba Timur.

Menurut Najamudin, perdebatan panjang ini dinilai tidak pantas ditampilkan oleh seorang kepala daerah, apalagi diduga dipicu oleh pengelolaan dan pengalihan status kepemilikan tanah ulayat yang pernah dilakukan oleh salah satu perusahaan perkebunan tebu dan pemerintah.

Baca juga : Inflasi Aman Terkendali, Sultan Najamudin Minta Pemerintah Tingkatkan Realisasi Belanja Modal

"Kami menyayangkan sikap dan cara komunikasi gubernur kepala daerah yang cenderung arogan terhadap tokoh adat yang merupakan pemilik tanah ulayat di sana. Karena eksistensi suku, kerajaan dan kesultanan adalah entitas bangsa yang lebih dulu hadir dan diakui di Nusantara daripada negara, mari kita jaga kehormatan mereka", ungkap mantan wakil Gubernur Bengkulu kepada media di Jakarta, Jum`at (03/12/2021).

Menurutnya, sejak awal negara ini tidak memiliki hak atas tanah kecuali yang diwarisi oleh Belanda, tapi karena kerjasama dan kebaikan para tokoh adat se-nusantara, kita bisa membangun negara ini secara kolektif dan damai. Negara patut berterima kasih dan mengapresiasi kontribusi para tokoh adat.

Baca juga : Sultan Najamudin Ingatkan Pemerintah Waspadai Dampak Deindustrialisasi Sektor Sandang dan Pangan Nasional

"Oleh karena itu, kami minta Pemerintah di semua tingkatan harus memiliki kepekaan sosio-historis. Utamakan pendekatan persuasif dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi nasional dan membangun daerah", pinta Sultan.

Lebih lanjut, Sultan mendorong Badan Pertanahan nasional (BPN) untuk aktif mencarikan solusi penyelesaian terhadap persoalan konflik agraria antara pemerintah dan korporasi vs masyarakat adat ini. Dan kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus serupa yang terjadi di banyak daerah.

Baca juga : Sultan Najamudin Dorong Bapanas Kembangkan Supplay Chain Management Komoditas Pangan Nasional

"Di negara yang multi etnis dan budaya seperti Indonesia, Pembangunan ekonomi dan investasi harus didorong oleh semangat kolaborasi, bukan justru saling menegasikan. Kami percaya, bahwa semua elemen bangsa ini, baik tokoh adat dan pemerintah, memilki niat dan mimpi yang sama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan beradab," tutup Sultan.*

Artikel Terkait
Inflasi Aman Terkendali, Sultan Najamudin Minta Pemerintah Tingkatkan Realisasi Belanja Modal
Sultan Najamudin Ingatkan Pemerintah Waspadai Dampak Deindustrialisasi Sektor Sandang dan Pangan Nasional
Sultan Najamudin Dorong Bapanas Kembangkan Supplay Chain Management Komoditas Pangan Nasional
Artikel Terkini
Perkuat Semangat Persaudaraan Antara Siswa, SMP Notre Dame Gelar Paskah Bersama dan Peringatan Hardiknas 2024
PNM Mekaar Beri Reward Ketua Kelompok Unggulan Studi Banding Olahan Jamu Tradisional
PNM Berikan Ruang Bakat dan Silaturahmi Karyawan Lewat Event SEHATI
Waspadai Pihak-Pihak yang Benturkan Konsep Negara Pancasila dengan Agama
Pelintas RI - Timor Leste Kini Bisa Akses Internet `Ngebut` di PLBN Motaain
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas