INDONEWS.ID

  • Senin, 13/12/2021 20:30 WIB
  • Diduga Perkaya Mafia Alkes Asing, Menkes Didemo di Depan Istana

  • Oleh :
    • very
Diduga Perkaya Mafia Alkes Asing, Menkes Didemo di Depan Istana
Menkes didemo di depan Istana, Senin (13/12). (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID --- Pemerintah diminta mengkaji ulang kebijakan impor Alat Kesehatan (Alkes), terutama alat swab antigen karena bleid alkes impor itu justru memperkaya mafia Alkes.

Untuk itu, pemerintah harus berani memutus mata rantai masuknya produk Alkes impor ke Indonesia.

Baca juga : Kemendagri Sosialisasikan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

"Demo kami hari ini, mengajak segenap anak bangsa mendukung Presiden Jokowi melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GERNAS BBI) dengan memberantas mafia alkes dan mafia import dengan cara menolak memakai barang impor," ujar Koordinator Aksi Luthfi Wicaksono saat menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Presiden Jakarta, Senin (13/12).

Hari ini, lima perusahaan produsen Alat Kesehatan (Alkes) dalam negeri khususnya alat swab antigen menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Presiden.

Baca juga : Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah

Kelima perusahaan yang menggelar aksi ini  yakni PT Taishan Alkes Indonesia, PT Sri Tita Medika, PT Tjahaya Inti Gemilang, PT Intertekno Grafika Sejati dan PT Penjalindo Nusantara.

Tak hanya itu, aksi ini juga didukung Koalisi Masyarakat Pekerja Alkes Lokal.

Baca juga : Masa Depan Pendidikan Era Digital, Tingkatkan Literasi dan Manfaatkan Teknologi

Dalam orasinya, Luthfi mendorong pemerintah untuk berkomitmen menggunakan Alkes dalam negeri. Apalagi dari segi kualitas, tidak ada bedanya.

Demikian juga dari sisi harga, Alkes yang dihasilkan produsen dalam negeri jauh lebih murah jika dibandingkan Alkes impor.

"Jadi, kami menduga Menkes memperkaya mafia Alkes. Contoh antigen harga Rp30 Ribu tetapi Menkes beli dengan harga Rp 86 ribu di E-catalog," ujarnya.

Dia mengatakan pembelian dengan harga mahal ini berpotensi merugikan keuangan negara.

Karena itu, dia meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengawas anggaran proaktif menyelamatkan uang Negara agar tidak menjadi bancaakan mafia Alkes ini. Hal ini penting mengingat kondisi keuangan negara  saat ini lagi kesulitan.

"Rakyat kesulitan makan, mafia Alkes pesta pora. Ini jelas-jelas tidak adil," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mendukung pemerintahan Joko Widodo ini menciptakan lapangan kerja dengan memakai barang lokal hasil produksi dalam negeri.

"Segenap anak bangsa bantu Presiden Jokowi memberantas korupsi dan mafia Alkes dengan membeli barang produksi lokal. Kita semua bantu Pak Jokowi ciptakan lapangan kerja demi pemulihan ekonomi nasional," tegasnya.

Sebenarnya jelas dia, komitmen Presiden Jokowi agar menggunakan produk lokal tidak perlu diragukan lagi.

Dalam setiap kegiatannya, Presiden Jokowi selalu mengkampanyekan pentingnya bangga dengan buatan dalam negeri.

"Presiden Jokowi selalu bilang cintailah barang produk dalam negeri, pakai Alkes buatan dalam negeri. Presiden kita ini juga benci buatan Luar negeri," jelasnya.

Sayangnya, komitmen Presiden Jokowi ini tidak diikuti oleh pembantunya. Justru beberapa menterinya bangga dengan produk impor.

"Kami minta Pak Jokowi, BPK dan KPK segera menyelamatkan uang negara ini. Jangan sampai menjadi ajang pesta pora para mafia Alkes ini," tegasnya.

Ditempat yang sama, salah seorang orator, Sahala Pohan mengatakan, kebijakan Menkes yang pro impor Alkes membahayakan bagi masa depan industri nasional. Untuk itu, harus dicegah sedini mungkin.

"Kami karyawan di PHK, sedangkan  Kemenkes pesta pora habisin anggaran dengan membeli harga hampir 3 kali lipat demi mafia Alkes.  Kami butuh makan, keluarga kami kelaparan dan nganggur. Dimana keadilan sebagai rakyat Indonesia," jelasnya.

"Kami minta tolong Pak Presiden supaya kami dapat bekerja kembali dengan membeli produk dalam negeri," pungkasnya. ***

Artikel Terkait
Kemendagri Sosialisasikan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah
Masa Depan Pendidikan Era Digital, Tingkatkan Literasi dan Manfaatkan Teknologi
Artikel Terkini
Peluncuran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maybrat 2024 Diselenggarakan di Lapangan Ela Kodim
Visiting Professor Pandemi: Dunia Harus Siap
Kemendagri Sosialisasikan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah
Masa Depan Pendidikan Era Digital, Tingkatkan Literasi dan Manfaatkan Teknologi
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas