Jakarta, INDONEWS.ID -- Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengapresiasi dan mengakui keberanian moral presiden Joko Widodo yang mulai menghentikan ekspor bahan mentah mineral ke negara-negara maju.
"Ini merupakan upaya pengalihkan fokus pembangunan struktur ekonomi nasional yang lebih produktif, daripada bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Saya harus mengatakan ini ide dan political will pasca membangun infrastruktur yang sangat brilian," ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut melalui keterangan resminya pada Senin (03/01).
Dengan membangun manufaktur atau industri pengolahan bahan tambang penting di dalam negeri, kata Sultan, akan membuka peluang Indonesia menjadi pemain kunci pemenuhan kebutuhan energi global dalam beberapa dekade ke depan. Di samping, secara pasti akan menciptakan lapangan kerja yang baru, dengan dukungan infrastruktur yang kian memadai dan terkoneksi.
"Dengan diversifikasi produk, akan meningkatkan nilai tambah dan secara pasti memberikan dampak yang berarti bagi posisi neraca dagang Indonesia. Meskipun sedikit banyak akan mengganggu rantai pasok energi global, dan menuai aksi protes negara maju di tengah fenomena energi global," ungkapnya.
Dengan demikian, tambah Sultan, kita patut berterima kasih, bahwa kebijakan tersebut menjadi wujud dan cara Presiden Jokowi menjaga marwah dan kedaulatan bangsa dan negara di hadapan negara maju.
Meski demikian, Sultan tak menampik bahwa ketergantungan RI terhadap industri tambang harus dikendalikan, dengan mengembangkan teknologi pengolahan hasil pertanian, kelautan dan lain-lainnya.
"Industri tambang tidak menyentuh langsung UMKM yang jumlahnya puluhan juta unit. Di saat yang sama sangat merugikan kualitas lingkungan. Ekonomi masa depan harus dibangun dengan konsep hijau yang berkelanjutan," tutup Sultan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) secara virtual di Jakarta, memastikan bahwa transformasi ekonomi,tidak boleh berhenti. Bahkan reformasi struktural juga tidak boleh berhenti.
"Hal ini dikarenakan akan menjadi sebuah basic setelah kita memiliki yang namanya infrastruktur. Tidak boleh lagi meskipun ada transisi, tidak boleh ada lagi kita mengekspor bahan-bahan mentah, raw materials need to stop, udah di-stop," ujar Jokowi. ***