Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo agar memperbaiki birokrasi dalam tubuh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Hal ini agar ke depannya, tidak ada lagi keluhan dalam mengurus perizinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan jangka waktu yang cukup lama.
Peringatan itu diberikan Jokowi usai mendengar keluhan Wakil Presiden ke-10 dan 12, juga founder Kalla Group, Jusuf Kalla soal sulitnya mengurus perizinan dengan PLN.
JK menuturkan butuh waktu 5 tahun mengurus perizinan dengan PLN untuk membangun PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW, Kabupaten Poso.
"Agar birokrasi utamanya di PLN betul-betul Pak Dirut diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti tadi disampaikan Pak Jusuf Kalla negosiasi perizinan sampai lebih dari lima tahun," kata Jokowi saat meresmikan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (25/2).
"Sekuat apapun orang mengurus izin negosiasi sampai lebih dari lima tahun kecapean mengurus izin belum bekerja di lapangan," tambahnya.
Untungnya, kata Jokowi, Jusuf Kalla tetap berjuang untuk membuat PLTA itu. Sehingga PLTA kali ini rampung.
"Coba kalau enggak, sudah mundur dulu, 5 tahun ngurus enggak rampung-rampung ini baru ngurus izinnya. Belum nanti dapat pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang," bebernya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berharap pembangunan PLTA selanjutnya bisa dilancarkan. Sehingga mendorong permintaan industri hijau yang saat ini kian meningkat.
"Semoga nanti yang berikutnya dilancarkan sehingga target kita bisa dilakukan. Karena permintaan industri hijau sangat tinggi sekali pada negara kita," pungkasnya.*