Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah terus berkomitmen membebaskan generasi muda Indonesia dari stunting. Ditargetkan prevalensi stunting dapat ditekan dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024.
Untuk mencapai target besar tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan intervensi sebelum dan sesudah kelahiran. Hal ini sebagai langkah strategis pencegahan dan mengatasi stunting.
"Untuk sebelum lahir, kita mengedukasi para remaja terkait bagaimana mengkonsumi makanan yang bergizi dan menghindari makanan tinggi lemak sehinga tidak menyebabkan obesitas," kata Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Erna Mulati dalam diskusi online yang digelar FMB9 bertema "Percepatan Pencegahan Stunting", Senin (4/4/2022).
Selain itu, terang Erna, pihaknya juga meminta kepada para remaja putri berusia 12 hingga 17 tahun agar mengkonsumi tablet penambah darah (PTD) dan dipastikan mereka meminumnya satu minggu sekali agar tidak menderita anemia.
"Kemudian untuk remaja putri di kelas 7 hingga kelas 10, kita melakukan screening pada mereka untuk mengetahui apakah mereka mengalami anemia atau tidak. Sehingga dilakukan tata laksana dan mencari faktor penyebab anemia itu apa," bebernya.
Berikutnya, Erna menambahkan, pihaknya juga melakukan penguatan pelayanan antenatal care yang diberikan untuk ibu hamil, yang tadinya empat kali menjadi enam kali. Hal ini tertuang dalam Permenkes yang diterbitkan pada 2021.
"Pada tahun 2021, sudah keluar Permenkes yang mengatur peningkatan pelayanan antenatal diberikan kepada semua ibu hamil yang tadinya 4 kali menjadi enam kali," kata Erna.
Pelayanan antenatal ini, jelas Erna, pertama dilakukan oleh dokter untuk mencari faktor resiko kehamilan pada semua ibu hamil. Kemudian pada trimester ketiga hingga sebulan sebelum perkiraan lahir untuk mencari faktor resiko persalinan.
"Dari pemeriksaan dokter ini juga akan diketahui dengan menggunakan Ultrasonografi (USG) dilihat apakah ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada janin yang dikandung ibu. Sehingga diintervensi sedini mungkin," tuturnya.
Selain itu, Erna berharap, para ibu hamil mengkonsumi tablet penambah darah (PTD) selama kehamilannya minimal 90 kali. Pihaknya, kata Erna, juga menyiapkan aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan untuk memantau apakah si ibu meminum atau tidak.
"Kemudian pemberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dengan kurang energi kronis yang jumlahnya berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 ada sekitar 17,3 persen," ungkap Erna.
Erna menyampaikan, jumlah ini dinilai cukup banyak. Padahal resiko jika ibu hamil dengan kurang energi kronis adalah akan menghasilkan anak-anak dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) yang tentunya menjadi faktor terjadinya stunting.
Lebih lanjut, Erna menyampaikan, pihaknya juga melakukan intervensi setelah kelahiran yaitu dengan memastikan bayi mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan.
“Kita semaksimal mungkin dan berusaha agar semua bayi mendapatkan ASI eksklusif enam bulan. Angkanya saat ini sekitar 56 persen dan agar masyarakat mendapatkan informasi manfaat ASI kami akan melakukan peningkatan jumlah konselor,” kata Erna.
Lanjut Erna, nantinya hampir semua kecamatan akan mempunyai konselor nutrisi hingga 2023. Semua balita dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang dilakukan setiap bulannya menggunakan alat Antropometri.
Kemenkes menargetkan bahwa semua Posyandu memiliki alat Antropometrik sesuai standar sehingga bisa dilakukan peningkatan kapasitas baik bagi kader juga tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta guru-guru TK.
Erna mengatakan bahwa hal itu, tidak bisa dilakukan secara keseluruhan pada tahun ini dan akan dilakukan secara bertahap. Hingga pada 2023-2024 diharapkan angkanya sesuai dengan yang diharapkan.
Kemudian, lanjut Erna dilakukan pemberian makanan tambahan untuk balita dengan kurang gizi dan pada ibu hamil yang kurang energi kronis. Pemberian makanan tambahan itu lebih ditekankan pada protein hewani.
“Karena protein hewani sangat berpengaruh dalam meningkatkan berat badan pada janin juga pertumbuhan dari anak-anak dengan balita dengan gizi kurang. Kita juga memperkuat dan memperluas Gizi buruk pada balita,” tutup Erna.*(Rikard Djegadut)