INDONEWS.ID

  • Senin, 30/05/2022 17:31 WIB
  • Dukung Program Pemda, Mendagri Minta Kepala Daerah Libatkan TP PKK

  • Oleh :
    • Mancik
Dukung Program Pemda, Mendagri Minta Kepala Daerah Libatkan TP PKK
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) merupakan sebuah organisasi besar yang mampu menyentuh hingga tingkat keluarga. Organisasi tersebut perlu diberdayakan agar mampu berkinerja maksimal.

Karena itu, kepala daerah diminta memerintahkan jajarannya agar melibatkan TP PKK dalam menjalankan program kerjanya.

Baca juga : Mendagri Tito Lantik Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh Jadi Pj Gubernur Sulsel

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat acara Pelantikan Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat yang berlangsung secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Senin (30/5/2022).

"Rekan-rekan kepala daerah menugaskan kepada kepala dinas untuk mengikutsertakan di dalam programnya (dengan melibatkan) PKK,” pinta Mendagri.

Baca juga : Mendagri Tekankan Perlunya Saling Percaya dalam Kerja Sama KPPU dan Kemendagri

Pelibatan tersebut merupakan sebagai bentuk dukungan terhadap TP PKK agar tetap berjalan. Hal ini mengingat anggaran yang dimiliki TP PKK nyaris tidak ada. Mendagri mengatakan, tidak ada organisasi yang mampu bertahan tanpa adanya dukungan anggaran.

Mendagri menuturkan, TP PKK telah banyak mendukung program pemerintah. Hal itu seperti membagikan masker dan mengampanyekan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga : Sinergi dan Kolaborasi dalam Menjalankan Tugas, Menteri ATR/BPN Kunjungi Mendagri Tito Karnavian

Dukungan lainnya, lanjut Mendagri, dapat dilakukan pemerintah daerah dengan memberikan anggaran hibah kepada TP PKK. Meski pemberian hibah tersebut perlu didampingi dalam hal pelaporan penggunaan anggarannya, agar tak menjadi keliru dan berujung ke permasalahan hukum.

"Oleh karena itu, buat ada anggota (atau) didampingi personel yang paham tentang membuat pertanggungjawaban anggaran,” kata Mendagri.

Mendagri juga mengimbau kepala daerah agar mendorong para perusahaan di daerah memberikan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program TP PKK. Mendagri menegaskan, CSR merupakan anggaran yang wajib disisihkan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Adapun Penjabat Ketua TP PKK di 5 Provinsi yang dilantik tersebut di antaranya, Penjabat Ketua TP PKK Kepulauan Bangka Belitung Sri Utami Soedarsono, Penjabat Ketua TP PKK Banten Tine K. Al Muktabar, Penjabat Ketua TP PKK Gorontalo Gamaria Purnamawati Hendra Noer, Penjabat Ketua TP PKK Sulawesi Barat Yulia Zubir Akmal, dan Penjabat Ketua TP PKK Papua Barat Roma MP Waterpauw.*

Artikel Terkait
Mendagri Tito Lantik Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh Jadi Pj Gubernur Sulsel
Mendagri Tekankan Perlunya Saling Percaya dalam Kerja Sama KPPU dan Kemendagri
Sinergi dan Kolaborasi dalam Menjalankan Tugas, Menteri ATR/BPN Kunjungi Mendagri Tito Karnavian
Artikel Terkini
Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Dirikan Dapur dan Pendistribusian untuk Korban Banjir Bandang Tanah Datar
Aksi PNM Peduli Serahkan Sumur Bor Untuk Warga Indramayu Dan Tanam Mangrove Rhizophora
PTPN IV Regional 4 Jambi, Bantu Beras Warga Solok
Pastikan Arus Barang Kembali Lancar, Menko Airlangga Tinjau Langsung Pengeluaran Barang dan Minta Instansi di Pelabuhan Tanjung Priok Bekerja 24 Jam
Umumkan Rencana Kedatangan Paus Fransiskus, Menteri Agama Dukung Penuh Pengurus LP3KN
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas