Jakarta, INDONEWS.ID - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, menyerukan bahwa internalisasi Pancasila dapat dilakukan melalui kebijakan publik. Kebijakan publik yang dimaksud yaitu berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang dihasilkan.
Seruan itu disampaikan kepada Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dalam acara Workshop DPRD Kota Bandar Lampung dengan tema "Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, di Hotel Ciputra Jakarta, Jumat (3/6).
"Negara kita adalah negara majemuk. Negara macam kita sangat sulit ditemukan. Kita harus bersyukur punya Pancasila, dimana bangsa Indonesia memiliki komunitas imajiner, merasa memiliki Indonesia walau tidak mengunjungi, tetap merasa menjadi orang Indonesia," kata Benny.
Benny, sapaan akrabnya, meneruskan dengan mengutip pernyataan Soekarno mengenai Indonesia. "Negara Indonesia bukan milik satu golongan, tetapi milik bangsa Indonesia. Itulah Indonesia, bukan milik satu golongan, agama, suku bangsa, tetapi milik Sabang sampai Merauke. Itulah nation-state. Soekarno membangun negara yang didirikan atas semua lapisan masyarakat," jelasnya.
Kepada para anggota dewan yang merupakan peserta workshop, pakar komunikasi politik tersebut menyerukan bahwa kebijakan-kebijakan publik yang dibuat dalam ranahnya sebagai badan legislatif dapat menjadi tool atau alat untuk internalisasi Pancasila.
"Para anggota dewan, sebagai pemegang kuasa atas pembuatan regulasi, dapat membumikan Pancasila lewat kebijakan-kebijakan publik yang mewakili nilai-nilai Pancasila; Pancasila sebagai dasar berpikir, bertindak, dan hidup. Ini adalah yang saya minta kepada para anggota dewan," katanya.
"Ideologi Pancasila itu cita-cita dan keyakinan seluruh rakyat. Inilah ideologi kita, kalau membuat kebijakan harus ada rasa Pancasila. Pancasila menjadi ideologi kerja. Rumusan harus dari nilai-nilai Pancasila," serunya.
Benny mengajak para peserta untuk menjadikan Pancasila sebagai living dan working ideology di Indonesia, lewat kemampuan dan kuasanya sebagai anggota dewan.
"Living artinya dihayati oleh masyarakat dan working artinya menjadi dasar etika, dasar pemikiran, dan rasa bangsa Indonesia. Lewat kekuatan yang anda miliki, anda semua bisa membuat Pancasila sebagai living dan working ideology bagi seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Benny menyoroti ketimpangan sosial karena kurangnya implementasi sila keadilan sosial dalam kehidupan Indonesia.
"Masalah kita sila kelima, sila keadilan sosial, karena dominasi. Kekuatan kapital menguasai para elit politik kita. Terjadi sentralisasi satu tangan. Modal dimiliki satu tangan, dan ini menguasai semua sektor. Inilah tantangan kita," ujarnya.
Karena itu, Benny memberikan solusi kepada para peserta mengenai pembumian Pancasila. "Kebijakan publik dibarengi dengan dialog dan dan menggunakan konten-konten media. Mari kita ajarkan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga dan pendidikan. Mari rangkul para tokoh-tokoh agama dan masyarakat, dan mari ajak anak muda untuk memberikan konten-konten media yang positif. Hal ini semua dapat dilakukan dengan penetapan kebijakan publik yang mendorong hal-hal tersebut," jelasnya.
Sebagai penutup, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP ini menyerukan bahwa Pancasila harus menjadi dasar, termasuk dalam pelaksanaan pembuatan regulasi.
"Pancasila menjadi ideologi kerja, bukan hanya di awang-awan atau slogan, tetapi menjadi bagian dari kebijakan, dari kehidupan bangsa Indonesia," tutupnya. ***