Jakarta, INDONEWS.ID - Penunjukan kepala daerah yang tengah mengundang kontroversi memang tak bisa dielakkan. Mulai dari fenomena Gubernur Sulawesi Tenggara yang awalnya menolak melantik Penjabat Bupati Muna Barat dan Buton Selatan karena bukan berasal dari kandidat yang diusulkan, walaupun pada akhirnya tetap menggelar pelantikan setelah 5 hari tertunda. Kemudian yang terbaru adalah mundurnya Dahri Saleh setelah 15 menit dilantik sebagai Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Ia memecahkan rekor sebagai kepala daerah dengan masa jabatan tersingkat.
Terlepas dari perdebatan menyangkut belum terakomodasinya putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 dalam memberi panduan terkait pengisian penjabat kepala daerah, Dosen IPDN Jose Rizal saat diwawancara Indonews, Rabu (8/6/2022), memandang bahwa setiap kebijakan memiliki konsekuensinya masing-masing. “Sehingga menjadi tugas pemerintah untuk mengantisipasi berbagai ekses yang bakal terjadi dan merugikan banyak pihak. Perihal penunjukan penjabat kepala daerah, tentu ini adalah momentum yang tepat untuk mengoreksi dan mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.”
Lebih jauh peneliti i-OTDA ini menuturkan bahwa sejak tahun 2005 di mana kepala daerah dipilih secara langsung hingga pertengahan tahun 2022 ini telah 445 Kepala Daerah yang ditangkap KPK. “Bila sistem pemilihan langsung atau elected yang berbiaya mahal ini tetap berlangsung, jangan heran akan selalu ada Kepala Daerah yang lagi sial tertangkap KPK.”
“Di sisi lain, pola penunjukan kepala daerah atau appointed dari unsur ASN yang berada pada posisi JPT Pratama dan Madya ini tergolong irit alias murah biaya. Apalagi bila selama menjabat, tidak ada yang terjerat KPK, maka success story mereka dapat menjadi role model.” ujar Jose Rizal.
Fakta empirik saat ini ada enam wilayah di Indonesia yang menjalankan desentralisasi asimetrik akibat otonomi khusus yang dimilikinya. Di Provinsi DKI Jakarta, ada lima kota dan satu kabupaten administrasi yang dipimpin walikota dan bupati administrasi. “Mereka ini merupakan para ASN JPT Pratama. Jabatan appointed, gubernur yang menunjuk, tidak pakai Pilkada, tidak ada DPRD. Dari 445 Kepala Daerah yang diringkus KPK, tidak ada walikota atau bupati administratif dari Provinsi DKI Jakarta.” kata Jose Rizal.
Secara historis, di masa prareformasi, juga pernah ada 43 Kota Administratif yang dipimpin oleh seorang walikota dari unsur PNS. Ketika era otonomi daerah, regulasi hanya mengenal bentuk daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Oleh sebab itu, bentuk kota administratif ketika itu dikaji ulang, diberi dua pilihan yakni ditingkatkan menjadi daerah otonom atau bergabung kembali dengan kabupaten induk.
“Seperti Kota Administratif Pariaman menjadi daerah otonom sebagai Kota Pariaman. Sedangkan ada pula yang kembali bergabung dengan kabupaten induknya seperti Kota Administratif Cilacap kembali dalam Kabupaten Cilacap. Nah, dari berbagai perspektif tersebut, artinya, model serupa ini sebenarnya cukup familiar dan pernah diimplementasikan dengan baik.” ucap penulis buku Sang Guru Pamong ini.
“Saya paham konstitusi. Kondisi sekarang, opsi Kepala Daerah appointed ini bakal vis a vis dengan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Akan tetapi, mencermati perkembangan zaman, saya pikir wacana tersebut perlu diapungkan dan dibahas dalam ruang pemikiran kolektif yang jernih, kajian-kajian maupun riset komprehensif, hingga pada akhirnya dirumuskan dalam payung hukum yang memadai. Karena mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah antikorupsi, profesional, modern, efektif, dan efisien merupakan harapan kita bersama,” demikian pungkas Jose Rizal.