Jakarta, INDONEWS.ID - Publik kembali dibuat geger oleh berita pelaporan kejadian terekamannya dua laki-laki sedang berpangkuan di satu restoran di DKI Jakarta kepada pihak kepolisian. Kedua laki-laki tersebut dilaporkan dengan menggunakan Pasal 281 KUHP tentang kesusilaan di muka umum.
Atas pemberitaan ini, ICJR mengingatkan kepolisian untuk berhati-hati merespon laporan ini dan tidak serta-merta memproses laporan ini tanpa dasar hukum pidana, yang dapat menimbulkan iklim ketakutan dan stigma.
“ICJR mempertanyakan tindakan apa yang dilakukan oleh pasangan laki-laki ini yang termasuk ke dalam definisi ‘melanggar kesusilaan’ di dalam KUHP, sebab berpangkuan tidak memenuhi unsur kesusilaan di dalam pasal yang dimaksudkan tersebut,” ujar Peneliti ICJR, Genoveva Alicia melalui siaran pers, Jumat (10/6).
Genoveva mengatakan, definisi kesusilaan menurut R. Soesilo di dalam penjelasan Pasal 281 dimaknai sebagai “perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada seorang perempuan, meraba tempat temaluan wanita, memperlihatkan alat kelamain wanita atau pria, mencium dsb.” Perbuatan tersebut termasuk berkaitan dengan nafsu birahi dan alat kelamin.
Berdasarkan pemberitaan, perbuatan yang ada di dalam video tersebut, tentu tidak termasuk ke dalam kategori kesusilaan sebagaimana penjelasan Pasal 281 KUHP ini.
Sebagai catatan, apa yang dilakukan oleh pria tersebut sering dilakukan oleh masyarakat sekalipun di ruang publik. Jika berpangkuan kemudian diklasifikasikan sebagai pelanggaran kesusilaan, maka yang akan terjadi adalah overkriminalisasi atau besarnya ruang kewenangan aparat penegak hukum untuk menggunakan instrument pidana pada perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak perlu diproses pidana, termasuk juga berpontensi menjerat pasangan legal karena menunjukkan perbuatan-perbuatan yang tanpa batas jelas, dianggap sebagai perbuatan kesusilaan.
Karena itu, ICJR juga khawatir bahwa pelaporan kasus ini didasarkan pada kebencian dan stigma pada orientasi seksual tertentu, yang menyebabkan hukum diterapkan secara diskriminatif. Pasal-pasal yang tidak ditujukan untuk suatu perbuatan tertentu “dipaksakan” hanya untuk memenuhi rasa kebencian tersebut. “Penerapan pidana di dalam kasus ini merupakan suatu kesewenang-wenangan, untuk semata-mata mendiskriminasi kelompok minoritas seksual tertentu,” ujarnya.
Genoveva mengatakan, apabila peristiwa ini dirasa tidak sesuai dengan “norma”, maka pidana tidak seharusnya digunakan sebagai jalan penyelesaian. Pasal pidana yang dimaksud hanya tetap akan digunakan dalam kondisi tertentu yang sangat ketat, bukan “memaksakan” penggunaannya untuk kepentingan kebencian. Pun juga, pidana harus merupakan upaya terakhir, banyak norma lain yang berlaku di masyarakat yang bisa terapkan.
Mahkamah Konstitusi di dalam putusan No. 46/PUU-XIV/2016 juga telah menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana untuk menghukum dan menjatuhkan pidana kepada pelaku yang dianggap sebagai “perbuatan atau perilaku yang menyimpang” yang menjadi fenomena sosial, serta dalam jangka panjang mengatur perilaku tersebut, merupakan langkah yang justru menciptakan ketertiban semu.
MK berpendapat bahwa tertib sosial tidak semata-mata dapat diciptakan dari paksaan kaidah hukum. Lebih lanjut, MK juga menyampaikan bahwa akar dari fenomena sosial yang diharapkan dapat terselesaikan bukan semata-mata berupa kaidah hukum, apalagi hukum pidana.
ICJR mengingatkan sekali lagi aparat penegak hukum untuk tidak menggunakan momentum-momentum seperti ini untuk melanggengkan stigma dan diskriminasi kepada kelompok minoritas seksual tertentu.
Proses pidana pada perbuatan yang dilaporkan ini juga akan berpotensi membuka ruang begitu besar kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan kewenangannya dalam memproses pidana dengan sewenang-wenang atau berlebihan.
“Berdasarkan hal-hal di atas, ICJR mendorong kepolisian untuk tidak memproses kasus ini dan tidak merespon upaya-upaya untuk menciptakan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual tertentu dengan penggunaan hukum pidana yang diskriminatif,” ujarnya.
“Publik harus hati-hati karena laporan yang demikian berpotensi membuka ruang begitu besar kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan kewenangannya dalam memproses pidana dengan sewenang-wenang atau berlebihan,” pungkasny. ***