Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo baru saja menyelesaikan kunjungan dalam rangka misi perdamaiannya di Ukraina dan Rusia pada Rabu dan Kamis (29/6-30/6) lalu.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari posisi dan peran misi damai Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari mandat Presidensi G20, dan Politik luar negeri bebas aktif.
Selain itu, kunjungan tersebut juga adalah mandat PBB, sebagai bagian dari global crisis respon group, di tengah keseimbangan baru dunia Rusia-China, USA-G7, dan lainnya.
Karena itu, inisiatif perdamaian pemerintah Indonesia untuk Rusia dan Ukraina itu patut mendapat apresiasi.
“Dalam jangka pendek KTT G20 mendatang diharapkan akan berjalan lancar. Jangka menengah, Indonesia akan concern ke masalah tata kelola keuangan dan fiskal moneter dunia pasca pandemi dan imbas perang Rusia-Ukraina terkait juga krisis pangan dunia. Jangka panjang diharapkan Perang Rusia-Ukraina tidak berlarut-larut dan mengganggu keseimbangan baru dunia,” ujar Director Paramadina Graduate School of Diplomacy, Dr Shiskha Prabawaningtyas, dalam seminar online Universitas Paramadina –LP3ES yang bertajuk “Harapan dari Misi Perdamaian Jokowi”, di Jakarta, pada Minggu (3/7).
Shiskha mengatakan, tata kelola dunia tidak bisa dilepaskan dari kontestasi politik global pascaperang dunia kedua dan proses dekolonialisasi.
“Kata kunci saat ini adalah adanya perubahan geopolitik di mana politik luar negeri sebuah negara tidak bisa dilepaskan dari situasi dalam negeri. Apa yang terjadi di dalam negeri sebuah negara memberikan pilihan-pilihan kebijakan dan situasi dalam konteks global akan berpengaruh besar dalam kebijakan politik sebuah negara,” katanya.
Menurutnya, pada akhir 1990-an menjadi masa kontraksi rezim tata kelola dunia ketika dikaitkan dengan krisis ekonomi/keuangan global yang secara tidak langsung ikut mendorong proses demokratisasi di Indonesia.
Demikian juga konstelasi terakhir perang Rusia – Ukraina tidak bisa dilepaskan dari pergesekan China – Amerika Serikat di masa Donald Trump, krisis keuangan Eropa pada tahun 2004, krisis keuangan global pada 2008 dan USA mendapat tantangan dari China sebagai raksasa ekonomi baru.
“Hal inilah yang menyebabkan Presiden Trump menolak kebijakan multilateralisme dan memilih back to domestic concern. Dan terakhir yakni adanya krisis pandemi Covid 19 dan berikutnya krisis pangan dunia saat ini,” ujarnya.
Double Track Strategy
Sementara itu, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Dr Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia adalah bagian dari double track strategy.
Karena, bagaimanapun agenda KTT G20 di Indonesia merupakan pertaruhan reputasi yang sangat besar, yang berbeda dengan situasi KTT G20 sebelumnya.
Menurutnya, beban Indonesia sebagai Presidensi G20 amat berat khususnya pascaperang Rusia-Ukraina. Konstalasi dan dinamika negara-negara G20 juga amat riskan. Hal itu ditunjukkan oleh walkout-nya sejumlah Menteri Keuangan pada pertemuan G20 di USA menjadikan sikap clear di barisan negara barat terkait agresi Rusia.
“Karena itu, langkah Presiden Jokowi yang menemui langsung Zelensky di Ukraina dan Putin di Rusia, merupakan langkah berani dan harus diapresiasi sebagai langkah all out dalam upaya mensukseskan agenda KTT G20 di Indonesia,” ujar Khoirul.
Menurutnya, langkah double track strategy Jokowi pertama yaitu menyentuh aras elit, di mana konflik Rusia –Ukraina bukan semata pertaruhan dua negara tetapi ada kekuatan-kekuatan besar di balik konflik tersebut. Elit dimaksud adalah elemen-elemen yang ada di kelompok G7, pemegang 31 % kekuatan ekonomi dunia sementara G20 pemegang 80% GDP dunia.
Dengan melakukan komunikasi level elit dunia tersebut, katanya, adalah sebuah strategi komunikasi yang baik untuk menyukseskan agenda KTT 20 November mendatang.
Dia mengatakan, Presiden Jokowi langsung menukik pada persoalan utama yaitu upaya penghentian perang merupakan sebuah langkah cukup strategis. Hadirnya Jokowi di Ukraina dan Rusia menjadikan jeda tempur sesaat pada hari-hari tersebut pada perang kedua negara. “Agenda KTT G20 diharapkan menciptakan cease fire perang Rusia-Ukraina. Juga menjadikan awal economic recovery dunia yang terus berlanjut,” katanya.
“Langkah Jokowi ke Ukraina dan Rusia juga diharapkan mengembalikan dunia pada multilateralisme agar dunia tidak lagi masuk ke dalam zona pertarungan ego antar elit dunia,” tambahnya.
Presiden Jokowi adalah satu-satunya pemimpin di Asia yang melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia yang tengah berperang (29/6-30/6). Karena itu, menurut Dosen UPN Veteran Jakarta Dr Bambang Susanto hal ini menjadi sesuatu hal yang patut diapresiasi.
Dia mengatakan, dalam situasi yang kurang menguntungkan bagi dunia saat ini, Indonesia menjadi Presidensi G20 dengan agenda KTT G20 pada November 2022 mendatang, memerlukan upaya-upaya keras untuk mensukseskan hajatan tersebut.
“Diharapkan situasi krisis antara Ukraina dan Rusia bisa terjembatani oleh kunjungan Jokowi ke dua negara tersebut,” pungkasnya. ***