Jakarta, INDONEWS.ID – Hadi Tjahjanto telah satu bulan menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) terhitung sejak dilantik pada 15 Juni 2022 lalu. Ia memulai tugasnya dengan turun ke beberapa provinsi. Tujuannya, selain untuk melihat secara langsung permasalahan pertanahan yang terjadi dan berdialog dengan masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan komitmennya dalam menjalankan agenda prioritas serta memperkuat sinergi hingga ke daerah.
Hadi Tjahjanto menjalankan mandat serta berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. "Banyak sekali permasalahan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Kita harus menerima apabila ada cobaan, terkait dengan isu-isu yang menghantam institusi kita, kita harus hadapi dengan profesional," ujarnya kepada jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Aula Prona Lantai 7, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (19/07/2022).
Dalam arahan yang disampaikan, ia meminta seluruh jajarannya menunjukkan profesionalisme dan jati diri bahwa insan Kementerian ATR/BPN adalah ksatria yang berani berbuat serta bertanggung jawab. Selain itu, Hadi Tjahjanto juga menekankan kepada jajarannya untuk menjaga loyalitas kepada bangsa dan negara.
"Sifat ksatria, loyalitas, dan profesional ini benar-benar harus ada di diri kita, supaya kementerian ini menjadi kementerian yang ditandai oleh masyarakat adalah kementerian yang bergengsi, terpercaya, bisa diandalkan, dan tentunya bisa menjadi contoh kementerian-kementerian lain," tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Ia mengingatkan bahwa sebagaimana amanah Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN harus mempercepat Program Strategis Nasional (PSN), dalam hal ini Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Karena kita akan mendapatkan manfaat dari PTSL tersebut. Yang pertama adalah kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia akan jelas. Yang kedua, kita akan terhindar dari perbuatan mafia tanah. Dan yang ketiga, investor pasti akan datang. Sehingga program kota/kabupaten/provinsi lengkap ini menjadi harapan kita semua," tuturnya.
Selanjutnya, yaitu menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, termasuk mafia tanah. Konflik agraria saat ini tengah menjadi fokus Menteri ATR/Kepala BPN, misalnya tumpang tindih antara Hak Guna Usaha (HGU) dengan tanah rakyat, konflik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rakyat, demikian juga tanah rakyat yang diakui oleh kelompok rakyat lainnya. "Ini juga harus menjadi perhatian kita semua," ujar Hadi Tjahjanto.
"Tentunya kita juga harus menyukseskan Reforma Agraria yang saat ini terus diingatkan presiden untuk harus segera direalisasikan. Terakhir, amanah presiden adalah mendukung pembangunan di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kita sudah lakukan rapat dan akan terus kita lakukan sampai dengan proses di IKN ini terkait dengan tata ruang semuanya bisa berjalan dengan baik," tambah Menteri ATR/Kepala BPN.
Adapun dalam kesempatan ini turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta Penasehat Utama, para Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN dalam berbagai bidang. (Lka)