Jakarta, INDONEWS.ID - Massa buruh menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Selasa (6/9). Ketua DPR Puan Maharani memastikan lembaga parlemen sudah mendengar aspirasi masyarakat.
"Dalam hal ini tentu saja DPR mendengar aspirasi dari masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Puan mengatakan polemik kenaikan harga BBM menjadi salah satu isu yang diatensi oleh DPR. Itu akan menjadi suatu hal yang akan diperhatikan oleh DPR melalui komisi-komisinya.
"Tentu saja kami akan mendengar, menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah, dan kami meminta pemerintah memang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM ini," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Puan mengingatkan jangan sampai langkah menaikkan harga BBM membuat kehidupan rakyat menjadi sulit. Selain itu, Puan berharap pendistribusian BBM bersubsidi dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang menerima.
"Jangan sampai kemudian membuat rakyat menjadi lebih susah atau menjadi lebih sulit terkait dengan bantalan sosial yang sekarang ini sudah diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah," kata Puan.
"Kami berharap bahwa itu akan bisa tepat sasaran, kemudian memang akan berguna bagi masyarakat dalam apa pemberiannya dan tidak ada masyarakat yang harusnya mendapatkan kemudian salah nama atau salah sasaran atau salah alamat," imbuhnya.
Oleh karena itu, Puan meminta kepada kementerian terkait kebijakan harga BBM agar melaksanakan tugas dan kebijakan yang sesuai. Menurutnya, DPR dengan fungsi pengawasannya akan mengawasi secara menyeluruh terhadap kebijakan ini.
"Jadi kami meminta kepada kementerian terkait untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan fungsi pengawasannya DPR akan melakukan pengawasan terkait dengan hal itu di lapangan," pungkasnya.
Seperti diketahui, kemarin massa buruh melakukan demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujar Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Selasa (6/9).
"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," lanjutnya.
Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000--5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan. (MWD)