INDONEWS.ID - Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mendukung penuh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Pemilu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal ini mengingat tahapan pesta demokrasi tersebut telah dimulai tahun ini.
“Seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilu itu ada banyak aktor yang terlibat, ada banyak aktivitas yang di luar kewenangannya KPU, Bawaslu, dan DKPP. Misalnya ada (KPU daerah/Bawaslu daerah) tidak punya kantor, dia tidak punya misalnya sekretariat di kecamatan. Inilah yang harus didukung teman-teman bupati/wali kota serta gubernur,” ujarnya dalam Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Jumat (16/9/2022).
Oleh karena itu, lanjut Bahtiar, Pemda perlu menyusun alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berjalan sesuai harapan. Selain itu, Bahtiar mengimbau Badan Kesbangpol daerah agar aktif mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam menjaga harmonisasi di masyarakat.
“Waspadai potensi konflik menjelang sejumlah tahapan krusial seperti pendaftaran calon, masa kampanye, dan pemungutan suara. Penting untuk terus menjalin komunikasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) agar situasi daerah terjaga tetap kondusif,” tambahnya.
Adapun Rakornas Kesbangpol tersebut digelar untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dalam Rakornas tersebut juga diadakan diskusi panel dengan sejumlah narasumber, di antaranya KPU, Bawaslu, Kemenko Polhukam, dan DPRD Kabupaten Banggai. Diskusi tersebut membahas berbagai isu penting, termasuk sinergi antara Pemda dengan penyelenggara Pemilu.*