INDONEWS.ID

  • Jum'at, 21/10/2022 18:10 WIB
  • Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Buat Kebijakan Berbasis Data

  • Oleh :
    • Mancik
Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Buat Kebijakan Berbasis Data
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (Foto:Dok.Kemendagri)

INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) membuat kebijakan berbasis data.

Menurutnya, data tersebut dapat diperkuat dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Sumedang, Jawa Barat, Jumat (21/10/2022).

Baca juga : Kemendagri Tekankan Sinergisitas Antar-Pemda Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah

"Dengan digitalisasi ini hasil akhirnya adalah Bapak Bupati dan para pengambil kebijakan berbasis data betul, jadi bukan hitung-hitung kancing, apalagi berdasarkan jampi-jampi ya, ini saya lihat keunggulan sistem e-government ini,” kata Mendagri.

Mendagri menjabarkan, saat ini dunia tengah berada di era yang disebut Alvin Toffler sebagai gelombang ketiga dalam The Third Wave. Gelombang pertama dari The Third Wave adalah saat ekonomi berbasis pertanian.

Baca juga : Mendagri Ingatkan Pemda Terus Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global

Kedua, gelombang revolusi industri, dan yang saat ini adalah gelombang ketiga, yakni gelombang ekonomi informasi yang ditandai dengan meningkatnya kualitas teknologi hasil temuan peradaban manusia.

Dengan kondisi ini, Mendagri berharap semua kebijakan didasarkan pada sains.

Baca juga : Buka SPM Awards 2024, Wamendagri Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal bagi Masyarakat

“Jadi pembuatan kebijakan didasarkan science, data, dan tentu merubah kultur, dan ini tidak gampang, tidak gampang betul,” jelasnya.

Mendagri menyontohkan kebijakan dalam penanganan stunting yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan data. Ia mengatakan, untuk dapat membuat program yang tepat sasaran, setiap daerah perlu memperkuat data secara real time. Ini misalnya angka kehamilan pada ibu, hingga angka kelahiran bayi, sehingga program pemenuhan gizi dapat dilakukan secara tepat.

"Data-data ini saya kira perlu data yang di-update, data sosial ekonomi kita, apalagi untuk skala nasional, skala provinsi saja pasti ada perubahan, orang yang pindah, entah yang kemudian kelahiran baru, ada yang kematian baru, sehingga datanya memang harus di-update tiap hari,” tandasnya.

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan berbasis data, Mendagri menekankan perlunya kerja sama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk memanfaatkan perkembangan teknologi.

Mendagri juga mengatakan, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan teknologi berbasis digital hingga menjadikannya sebagai sistem dasar perumusan kebijakan.*

Artikel Terkait
Kemendagri Tekankan Sinergisitas Antar-Pemda Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah
Mendagri Ingatkan Pemda Terus Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global
Buka SPM Awards 2024, Wamendagri Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal bagi Masyarakat
Artikel Terkini
Engelbertus Turot Asisten II Setda Kabupaten Maybrat Bantu Percepat Proses Akreditasi Puskesmas di Maybrat
Kabupaten Maybrat Rayakan HUT Ikatan Bidan Indonesia ke 73
Tingkatkan Layanan Bidang Kesehatan, Pj Gubernur Agus Fatoni Teken MoU Jejaring Pengampuan Layanan Prioritas Rumah Sakit
Perkuat Semangat Persaudaraan Antara Siswa, SMP Notre Dame Gelar Paskah Bersama dan Peringatan Hardiknas 2024
PNM Mekaar Beri Reward Ketua Kelompok Unggulan Studi Banding Olahan Jamu Tradisional
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas