Jakarta, INDONEWS.ID - Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) 2022 yang merupakan wujud sinergi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menjadi wadah dialog bagi Kementerian/Lembaga (K/L), BRIN, Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk mengagendakan kebutuhan kajian kebijakan, riset dan inovasi dari setiap K/L, industri, dan daerah.
Sebelumnya pada bulan Juli 2022, dalam audiensi Kemenko Perekonomian dengan BRIN terungkap bahwa isu yang sedang menjadi perhatian yakni terkait krisis pangan, penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan transisi energi. Selain itu, Kemenko Perekonomian juga menaruh perhatian khusus pada isu daya saing daerah.
Dalam FKRI 2022, Kemenko Perekonomian bersama BRIN melakukan penilaian terhadap usulan-usulan kajian kebijakan dan survei dari K/L di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Dari penilaian tersebut, Kemenko Perekonomian telah mengusulkan 10 top list kajian kebijakan dan survei. Salah satu kajian kebijakan tersebut telah disampaikan dalam mid-term report “Kajian Percepatan Inklusi Keuangan Syariah dalam Kemandirian Ekonomi Pesantren” dari BRIN kepada Kemenko Perekonomian pada Senin (28/11).
“Kami menyambut baik beberapa hasil kajian dan saya kira ini awalan yang cukup baik dari FKRI ini. Jadi dari Forum Komunikasi Riset dan Inovasi mudah-mudahan menghasilkan kajian yang bagi teman-teman yang merancang kebijakan ini bisa menjadi semacam dasar untuk evidence-based policy,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso pada kesempatan tersebut.
Selain dilakukan penyampaian mid-term report, pada kesempatan tersebut dilakukan juga Serah Terima Naskah Kebijakan yang berjudul “Model Integrasi Multimoda End-to-End untuk Penurunan Biaya Logistik Nasional” dan “Kredit Karbon untuk Dukungan Pembangunan Lingkungan”. Naskah kebijakan tersebut merupakan kajian di bidang perekonomian yang telah dilakukan pemetaan oleh BRIN berdasarkan usulan K/L teknis.
Dari hasil naskah kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif kebijakan bagi para pemangku kepentingan untuk penurunan dan efisiensi biaya logistik di Indonesia serta dapat menerapkan perdagangan dan pajak karbon yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca guna mecapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito juga mengatakan bahwa BRIN saat ini sedang melakukan diskusi bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRID) untuk mengembangkan penelitian dengan fokus pada komoditas utama di bidang perekonomian maupun kearifan lokal.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan berbagai usulan mengenai strategi percepatan inklusi keuangan syariah dalam kemandirian ekonomi pesantren, model integrasi multimoda end-to-end untuk penurunan biaya logistik nasional, serta kredit karbon untuk mendukung pembangunan lingkungan.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional BRIN, Inspektur Kemenko Perekonomian, Kepala Biro Umum Kemenko Perekonomian, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Perekonomian, Sejumlah Asisten Deputi Kemenko Perekonomian yakni Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, dan Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi, serta Tim Penyusun Naskah Kebijakan BRIN.