Jakarta, INDONEWS.ID – Pada 20 Oktober 2022, pemerintahan Presiden Joko Widodo genap berusia delapan (8) tahun. Pertanyaan penting yang dilontarkan adalah bagaimana dengan kondisi perekonomian negara di bawah kepemimpinan Jokowi selama 8 tahun tersebut? Apakah Presiden Jokowi berhasil membangun kemandirian bangsa yang semakin kuat, seperti dalam segi kemandirian energi, ketahanan pangan, maupun pembangunan teknologi?

Seperti diketahui, ekonomi dunia saat ini mengalami resesi. Hal itu terjadi karena adanya sejumlah masalah yang melanda dunia antara lain karena Covid-19 maupun peranang Rusia dan Ukraina. Sejumlah negara saat ini pun telah menjadi pasien dari IMF, dan masih ada lagi yang antre di depan pintu IMF. Karena itu, jika ekonomi Indonesia tidak benar-benar mandiri, maka negara ini akan terdampak dan dilanda sejumlah masalah. Dengan kata lain, jika kemandirian bangsa ini kecil, maka ekonomi dunia tersebut bukan tidak mungkin berdampak lebih besar terhadap perekonomian bangsa ini.

Ekonom senior DR Rizal Ramli mengatakan pemerintahan Jokowi saat ini tidak berhasil membangun kemandirian bangsa.

“Pemerintahan Presiden Jokowi hanya lipstik. Misalnya dia bilang bahwa pemerintahannya melarang impor. Namun yang terjadi Presiden Jokowi mengangkat Menteri Pertanian maupun Menteri Perdagangan yang doyan impor. Jadi, pernyataan Jokowi itu lipstik karena dalam praktiknya malah yang terjadi adalah sebaliknya,” ujar mantan Menko Perekonomian itu dalam podcast yang dipantau pada Minggu (5/2).

Mantan Menko Kemaritiman ini mengatakan misalnya Menteri Perdagangan melakukan impor bawang putih yang nilainya mencapai triliunan rupiah dan keuntungannya juga bisa dibagi-bagi.

“Presiden Jokowi selalu memilih menteri Pedagangan yang doyan impor. Jadi 8 tahun pemerintahan Jokowi bukan penguatan tapi kemunduran ekonomi kita,” kata Bang RR – sapaan Rizal Ramli.

Mantan Kepala Bulog itu mengatakan, Indonesia kini mengimpor minyak bumi 1,3 juta barel per hari. Selanjutnya ketergantungan Indonesia pada utang mencapai hampir Rp8 triliun. “Bunganya mencapai Rp540 triliun dan pokoknya mencapai Rp400 triliun. Dan untuk membayar bunga utang tersebut kita harus mengutang. Karena itu, hal ini bukan lagi ‘gali lobang tutup lobang, tapi gali lobang tutup jurang,” katanya.

Mantan Penasihat Ekonomi Fraksi ABRI di DPR/MPR RI itu mengatakan, untuk menutup defisit anggaran, pemerintah gampang saja dengan menyuruh Bank Indonesia untuk mencetak uang. Tahun 2022 misalnya, BI mencetak uang sebanyak Rp130 triliun.  

Selain itu, menjual Surat Utang Negara. Ketiga meminjam duit dana haji dan keempat meminjam dari luar negeri.

“Jadi ilmu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) hanya bisa utang dan menaikkan pajak bua rakyat. Seperti menaikkan harga BBM, menaikkan tarif BPJS. Tapi dia tidak mau menaikkan pajak PPN. Sebelumnya, dia mau naikkan pajak PPN menjadi 15 persen, namun karena ada desakan masyarakat maka dia hanya menaikkan menjadi 11 persen. Jadi, pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan dia tes dulu. Kalau ditolak maka sebuah kebijakan tidak jadi diambil. Seperti kompor listrik misalnya,” ucapnya.

Karena itu, kata Bang RR, seharusnya masyarakat tidak boleh diam saja. Media juga harus menyuarakan hal ini secara lebih kencang.

“Jadi kembali lagi bahwa ekonomi kita saat ini lagi sakit. Bukan karena ekonomi dunia lagi sakit, tapi karena kita tidak sanggup menyelesaikan masalah, terutama masalah rakyat,” pungkasnya. ***