Jakarta, INDONEWS ID - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat aparatur pengelola keuangan di lingkup pemerintah daerah (Pemda) Kalimantan Selatan (Kalsel). Langkah itu merupakan bagian dari upaya BSKDN untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan termasuk meningkatkan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di daerah tersebut.
Penjelasan itu disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Heru Tjahyono saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) IPKD Lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Kalsel. Acara tersebut digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalsel di Hotel Grand Cemara Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Maret 2023.
Dia mengungkapkan, salah satu kendala yang kerap dihadapi Pemda dalam meningkatkan nilai IPKD adalah minimnya pengetahuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai penginputan data secara benar. Oleh karenanya, kesadaran setiap OPD untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan.
"Kami (BSKDN) berterima kasih sekali karena dilibatkan dalam acara ini, semoga dapat menambah pengetahuan atau memperdalam pengetahuan Bapak/Ibu sekalian mengenai input data terkait IPKD ini," tutur Heru.
Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian Pemda Kalsel adalah proses penginputan data IPKD. Pasalnya, proses kesesuaian penginputan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan hasil nilai IPKD. Adapun penilaian IPKD dikelompokan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, kemampuan keuangan daerah sedang, dan kemampuan keuangan daerah rendah.
Dalam kesempatan itu, Heru juga mengapresiasi tren hasil pengukuran IPKD di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Kalsel yang mengalami kenaikan skor pada dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Kenaikan skor juga terjadi pada dimensi yang berkaitan dengan pengalokasian belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kenaikan tersebut terjadi hampir di semua daerah di Kalsel.
Kendati demikian, Heru menekankan agar sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah maupun penganggaran dan pelaksanaannya perlu terus ditingkatkan. "Masih perlunya konsistensi dalam pemenuhan alokasi anggaran APBD yang bersifat _mandatory spending_, misalnya _mandatory spanding_ untuk dinas pendidikan sebesar 20 persen APBD, apakah sudah dilakukan apa belum, ini juga penting diperhatikan," terang Heru.
Sementara itu, Kepala Balitbangda Kalsel Muhammad Amin berharap setiap peserta bimtek dapat menyimak dengan baik materi yang disampaikan narasumber. Pihaknya merasa bersyukur karena berkesempatan memperoleh informasi langsung dari tim yang mengelola IPKD terkait dengan peningputan data dan hal lainnya mengenai IPKD.
"Harapannya bimtek ini dapat menambah wawasan kita secara umum mengenai IPKD dan juga keseragaman informasi yang sebelumnya masih beragam di lapangan atau di daerah. Harapannya setelah ini kita dapat menemukan titik temu yang jelas mengenai kelengkapan dokumen-dokumen yang harus disiapkan, ketepatan waktu mengunggah, atau hal lain yang berhubungan dengan IPKD," jelasnya.