INDONEWS.ID

  • Kamis, 09/03/2023 12:46 WIB
  • Kurangi Risiko Tanah Longsor, Pemerintah Kabupaten Natuna Akan Relokasi 100 KK

  • Oleh :
    • very
Kurangi Risiko Tanah Longsor, Pemerintah Kabupaten Natuna Akan Relokasi 100 KK
Anggota Polri, Basarnas dan BPBD Kabupaten Natuna melakukan asesmen lanjutan di lokasi tanah longsor di Kampung Genteng, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/3). BPBD Kabupaten Natuna menyebut lebih dari 27 rumah tertimbun material longsoran yang terjadi pada Senin (6/3). (Foto: BNPB)

Natuna, INDONEWS.ID - Sebagai bentuk upaya mengurangi dampak risiko bencana tanah longsor, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Natuna yang akan merelokasi kurang lebih 100 kepala keluarga yang tinggal di sekitar kawasan terdampak longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Hal itu dikatakan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., usai menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad dan Bupati Natuna, Wan Siswandi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan yang juga menjadi Posko Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor Natuna.

Baca juga : Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah Kecam Pelarangan Ibadah di Tangerang

“Akan memindahkan 100 kepala keluarga di tempat yang baru,” jelas Suharyanto seperti dikutip dari siaran pers Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Kamis.

Menurut Kepala BNPB, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyiapkan lahan yang akan menjadi lokasi relokasi. Tentunya, pihak BNPB akan melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga seperti PUPR terkait pembangunannya.

Baca juga : Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik UNPAM, Bangun Ekosistem Toleransi Harus Jadi Perhatian Bersama

"Tanahnya sudah ada. Kami sedang proses koordinasi nanti dengan Kementerian PUPR,” terang Suharyanto.

Lebih lanjut, Kepala BNPB juga memastikan bahwa proses pembangunan rumah relokasi warga terdampak tanah longsor Natuna akan dikerjakan sepenuhnya oleh Kementerian PUPR dengan pembiayaan dari BNPB. Program relokasi ini akan dilakukan setelah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca juga : Mandiri Utama Finance Gelar MUF Auto Fest 2024 Fasilitasi Masyarakat Indonesia Miliki Kendaraan Impian

“Biasanya kalau terjadi bencana di tempat lain, untuk relokasi yang membangun rumah ini dilakukan PUPR tentu saja bekerja sama dengan BNPB terkait penganggaran,” kata Suharyanto.

Guna mempercepat proses relokasi tersebut, Kepala BNPB meminta kepada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk melakukan pendataan. Sehingga apabila telah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, proses pembangunan dapat segera dimulai.

Adapun relokasi tersebut dilakukan setelah lebih dari 27 rumah lenyap bak ‘ditelan’ tanah longsor di Kampung Genteng, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna pada hari Senin (6/3). Tanah longsor itu telah menyebabkan 35 orang hilang, 15 meninggal dunia dan sebanyak 1.300 jiwa mengungsi.

Tingginya curah hujan, kondisi tanah yang labil dan area perbukitan dengan kemiringan yang curam  menjadi beberapa faktor pemicu terjadinya bencana tanah longsor tersebut. ***

 

Artikel Terkait
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah Kecam Pelarangan Ibadah di Tangerang
Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik UNPAM, Bangun Ekosistem Toleransi Harus Jadi Perhatian Bersama
Mandiri Utama Finance Gelar MUF Auto Fest 2024 Fasilitasi Masyarakat Indonesia Miliki Kendaraan Impian
Artikel Terkini
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah Kecam Pelarangan Ibadah di Tangerang
Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik UNPAM, Bangun Ekosistem Toleransi Harus Jadi Perhatian Bersama
Mandiri Utama Finance Gelar MUF Auto Fest 2024 Fasilitasi Masyarakat Indonesia Miliki Kendaraan Impian
Basarnas Lakukan Penandatangan Loca dengan Pusat Informasi Aeronautika Perum LPPNPI
Tips Memilih Jasa Penagihan Hutang yang Terbaik
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas