Jakarta, INDONEWS.ID - Berbagai Permasalahan terkait dengan pembangunan terutama di sisi hulu berupa tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya terselesaikan, berpotensi memunculkan masalah baru di masyarakat yang menjadi isu di sisi hilir pembangunan Indonesia. Untuk itu, Pemerintah melakukan sebuah perubahan pendekatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, yang lebih condong kepada pendekatan dampak rill.
Hal ini membuat adanya penyesuaian terhadap Road Map Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2023, merespon arahan Presiden untuk menggerakkan birokrasi yang berdampak dan mempercepat penyelesaian masalah pembangunan.
“Melalui strategi pelaksanaan RB Tematik, yang baru kemarin disampaikan oleh Pak Menpan/RB, nanti berbagai isu hilir pembangunan kita, perekonomian kita, terutama terkait dengan berbagai Agenda Prioritas Pembangunan Nasional kita harapkan nanti dapat terselesaikan sehingga tujuan utama dari pembangunan akan dapat lebih dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat kita,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekononomian Susiwijono Moegiarso saat membuka secara virtual acara Kick off Meeting Reformasi Birokrasi 2023 dan Sosialisasi Indikator Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Rabu (8/03).
Pelaksanaan RB Tematik ini berfokus pada 4 tema, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan berbagai prioritas Presiden seperti penanganan inflasi atau penggunaan Produk Dalam Negeri. RB Tematik mendorong setiap Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, data, regulasi/kebijakan, teknologi informasi, serta perbaikan program yang lebih tepat sasaran, sesuai tema yang telah dipilih.
Strategi pelaksanaan RB Tematik dilakukan baik dalam cakupan makro yang dilaksanakan oleh implementing agency, maupun cakupan mikro yang dilaksanakan oleh non-implementing agency. Selain itu, RB Tematik juga dilaksanakan oleh K/L yang memiliki peran, wewenang, dan tanggung jawab menjadi koordinator nasional, atau disebut sebagai instansi leading sector.
Penyusunan kerangka logis RB Tematik berdasarkan pada prinsip sharing outcome antar Kementerian/Lembaga yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi RB Tematik. Rencana aksi RB Tematik memuat penetapan kegiatan beserta penanggung jawab dari hasil sharing outcome antara Kementerian/Lembaga.
Evaluasi pelaksanaan RB Tematik diukur dari capaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan tema RB Tematik untuk instansi implementing agency. Sedangkan instansi non-implementing agency, RB Tematik diukur berdasarkan kontribusi berupa dukungan kebijakan, anggaran instruksi harian, dan lapangan. Kehadiran RB Tematik ini diharapkan menjadi alat untuk menghadapi berbagai tantangan global atau nasional melalui empat tema yang telah diprioritaskan.
“Khusus di dalam lingkup kita di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tentu RB Tematik ini bukan sesuatu yang benar-benar baru. Karena kita lebih mengarah ke hal-hal yang substansif, terutama dalam penyusunan semua kebijakan dan program nasional. Sehingga cocok sebenarnya RB Tematik ini untuk mendorong kita yang ada di Kemenko Perekonomian, yang memang cara kerjanya mengoordinasikan semua substansi kebijakan dan program nasional,” tutur Sesmenko Susiwijono.
Dalam kesempatan tersebut, Sesmenko Susiwijono juga menyampaikan harapannya agar pendekatan baru dalam RB Tematik ini dapat memotret berbagai capaian yang dilakukan dalam semua kebijakan/program Kemenko Perekonomian, sehingga apa yang telah dicapai sejauh ini dalam bentuk perbaikan tata kelola secara umum lewat hasil RB, dapat tetap dijaga dan ditingkatkan.