Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, dirinya akan bertemu Menko Polhukam Mahfud MD sebagai buntut pernyataan mengenai aliran dana mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di Kemenkeu.
Kepada wartawan saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Solo, Sri mengaku tidak tahu asal-usul angka ratusan triliun yang disampaikan Mahfud. Dia juga mengungkapkan baru menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pagi tadi.
Karena itu, dilansir dari TribunSolo, Kamis (9/3/2023), Sri Mulyani berujar akan berkoordinasi baik dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Mahfud MD.
"Saya akan kembali ke Jakarta, bicara lagi dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan, angkanya itu dari mana sehingga saya bisa mempunyai informasi yang sama," terangnya.
Menurutnya, walaupun tidak membaca utuh surat yang sudah didapatkan dengan cara dipindai tersebut, dirinya tak menemukan angka Rp 300 triliun seperti yang disampaikan Mahfud.
"Saya belum melihat angkanya ya, mengenai Rp 300 triliun itu. Terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, enggak ada angkanya. Jadi saya, dari mana angkanya. Kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan, angkanya dari mana," kata Menkeu.
"Saya akan tanya kepada Pak Ivan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman enggak ada satu pun angka. Jadi aku enggak bisa berkomentar mengenai itu dulu," lanjutnya.
Menkeu yang akrab disapa SMI ini menjelaskan, transaksi janggal itu merupakan penelusuran yang dilakukan sejak 2009.
"Dari 2009-2022 ada 196 surat yang disampaikan. Sebagian yang sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kita sampaikan," tuturnya.
Mantan pejabat Bank Dunia ini melanjutkan, dirinya berkomitmen untuk menegakkan disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mengatakan, jika memang ada pegawainya yang bersalah, dirinya takkan segan untuk mencopot atau mengeluarkannya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan terdapat pergerakan transaksi mencurigakan yang melibatkan lebih dari 460 pegawai Kemenkeu.
"Itu tahun 2009 sampai 2023, taruhlah 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasinya," ujar Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Rabu (8/3/2023).