Jakarta, INDONEWS.ID - Dr Arief M Edie, yang saat ini menjadi Ka Biro Hukum dan Kerjasama menjelaskan Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke 67 IPDN Tahun 2023, yang akan berlangsung di Jatinangor pada 14 Maret 2023 nanti.
Acara itu akan dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Bapak Dr. H. Ahmad Doli Kurnia, S.Si., MT, sebagai narasumber. Kemudian akan hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Bapak Hasyim Asy’ari, SH, M.Si., Ph.D.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), yang dalam hal ini diwakili
oleh Bapak Dr. Herwyn J.H Malonda, M.Pd, M.H (Anggota Bawaslu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat).
Akan hadir juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), Bapak Heddy Lugito dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bapak Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.
Menjadi nara sumber kredibel Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Bapak Hanta Yudha AR serta para Sekretaris Jenderal Partai Politik. Termasuk hadir Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Ibu Titi Anggraeni S.H, M.H.
Hadir pula Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-wilayah Provinsi Jawa Barat dan Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta para Wakil Rektor, Sekretaris Senat, Kepala Lembaga.
Tayang Live di Youtube
Menjawab keraguan dan proses pentahapan yang telah dilakukan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berkembang di tengah masyarakat isu-isu tentang penundaan pemilu dan ancaman double demokrasi.
Pertama mengenai Gugatan terhadap sistem pemilihan berdasar proporsional terbuka untuk menjadi sistem proporsional tertutup, yang saat ini sedang berproses di MK.
Kedua, adanya aspirasi sebagian masyarakat dan kepala desa yang menginginkan adanya penundaan pelaksanaan pemilu tahun 2024.
Ketiga, melihat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan penetapan KPU untuk menunda pemilu tahun 2024 dan mengulang tahapan pemilu dari awal.
"Siapa-siapa yang hadir menjadi nara sumber, kiranya memperjelas situasi terkini," ujar Dr Arief M Edie, dalam penjelasan di awal acara Seminar Nasional tentang Pemilu, yang diselenggarakan IPDN.
Akankah Pemilu Ditunda?
IPDN dalam rangka Dies Natalis ke-67 menyelenggarakan seminar nasional untuk dapat membahas penyelenggaraan pemilu oleh semua komponen penyelenggara pemilu untuk dapat memberikan ketegasan terhadap kepastian waktu pelaksanaan pemilu 2024.
Dari unsur partai yang konfirmasi hadir di Seminar Nasional adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar) serta Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Juga konfirmasi hadir Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) serta Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Hadir pula Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (Demokrat) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Untuk KPU PROVINSI, yang menyatakan ikut hadir dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dan etua KPU Provinsi Banten.
Sedangkan dari BAWASLU PROVINSI, konfirmasi Ketua BAWASLU Provinsi Jawa Barat, Ketua BAWASLU Provinsi DKI Jakarta dan Ketua BAWASLU Provinsi Banten.
Dari KPU KABUPATEN/KOTA yang oke adalah Ketua KPU Kabupaten Bandung, Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Ketua KPU Kabupaten Bekasi dan Ketua KPU Kabupaten Bogor.
Juga menyatakan hadir Ketua KPU Kabupaten Ciamis, Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Ketua KPU Kabupaten Cirebon dan Ketua KPU Kabupaten Garut. Termasuk Ketua KPU Kabupaten Indramayu dan Ketua KPU Kabupaten Karawang.
Masuk dalam absensi juga Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Ketua KPU Kabupaten Majalengka dan Ketua KPU Kabupaten Pangandaran serta Ketua KPU Kabupaten Purwakarta.
Ketua KPU Kabupaten Subang, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi dan Ketua KPU Kabupaten Sumedang serta 8. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya menjadi peserta juga.
Demikian pula Ketua KPU Kota Bandung, Ketua KPU Kota Banjar, Ketua KPU Kota Bekasi dan Ketua KPU Kota Bogor. Juga menyatakan hadir Ketua KPU Kota Cimahi dan Ketua KPU Kota Cirebon.
Ikut Ketua KPU Kota Depok, Ketua KPU Kota Sukabumi dan Ketua KPU Kota Tasikmalaya serta BAWASLU KABUPATEN/KOTA.
Mereka adalah Ketua BAWASLU Kabupaten Bandung, Ketua BAWASLU Kabupaten Bandung Barat, Ketua BAWASLU Kabupaten Bekasi dan Ketua BAWASLU Kabupaten Bogor.
Juga konfirmasi Ketua BAWASLU Kabupaten Ciamis, Ketua BAWASLU Kabupaten Cianjur, Ketua BAWASLU Kabupaten Cirebon dan Ketua BAWASLU Kabupaten Garut serta Ketua BAWASLU Kabupaten Indramayu.
Hadir pula Ketua BAWASLU Kabupaten Karawang, Ketua BAWASLU Kabupaten Kuningan, Ketua BAWASLU Kabupaten Majalengka dan Ketua BAWASLU Kabupaten Pangandaran.
Bergabung pula Ketua BAWASLU Kabupaten Purwakarta, Ketua BAWASLU Kabupaten Subang, Ketua BAWASLU Kabupaten Sukabumi dan Ketua BAWASLU Kabupaten Sumedang.
Ketua BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya, Ketua BAWASLU Kota Bandung serta Ketua BAWASLU Kota Banjar dan Ketua BAWASLU Kota Bekasi.
Tak terkecuali Ketua BAWASLU Kota Bogor, Ketua BAWASLU Kota Cimahi dan Ketua BAWASLU Kota Cirebon serta Ketua BAWASLU Kota Depok.
Hadir pula Ketua BAWASLU Kota Sukabumi dan Ketua BAWASLU Kota Tasikmalaya yang akan hadir off dan daring seperti dari KPU dan Bawaslu seluruh Indonesia (selain KPU dan Bawaslu Provinsi Jabar, DKI dan Banten, serta KPU dan Bawaslu Kab/Kota se-Jabar).
Juga konfirmasi hadir para mahasiswa Perguruan Tinggi sekitar IPDN (Unpad, Ikopin, ITB dan Al Ma'soem).