Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta semua partai politik peserta pemilu 2024 mendatang untuk menyamakan persepsi terkait pemilu.
Kesamaan persepsi tersebut sangat penting mengingat pesta demokrasi melalui pemilu 2024 ini merupakan ajang lima tahunan terbesar dan strategis bagi kepentingan bangsa.
Karena itu semua partai peserta pemilu 2024 mendatang harus bisa berkomitmen untuk menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas.
“Karena itu dibutukan kedewasaan berpolitik baik ditingkat masyarakat maupun di tingkat partai politik. Jika tidak dikelola dengan baik maka bisa menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat yang bisa membawa perpecahan bangsa,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, Komjen Pol. Boy Rafli Amar dalam acara “Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024” di Jakarta, Senin (13/3).
Hadir dalam acara itu perwakilan KPU, Bawaslu, partai politik peserta pemilu 2024 termasuk partai lokal Aceh, perwakilan pemerintah pusat, dan para undangan.
Polarisasi tersebut, kata Boy, bisa terjadi bila para peserta pemilu menyebarkan isu bernuansa SARA, hoaks, dan intoleransi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu dialog tersebut, kata Boy, merupakan langkah untuk memitigasi agar tidak terjadi hal tersebut.
“Kita berharap agar dalam politik kita juga tidak melupakan warisan sejarah dari para founding fathers,” katanya.
Boy mengatakan ada lima pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dalam rangka menjaga kerukunan bangsa. Pertama, melakukan promosi terhadap 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kedua, melakukan penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila. “Nilai-nilai tersebut terus kita promosikan agar menjadi rujukan kita semua dalam kehidupan politik,” ujarnya.
Ketiga, memoderasi kehidupan bersama. Keempat, memperkuat budaya yang merupakan warisan bangsa sebagai identitas nasional yang harus dihormati. Kelima, BNPT dan seluruh kementerian mempromosikan kehidupan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
(Diskusi yang dihadiri oleh sejumlah narasumber. Foto: Indonews.id/Very)
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemilu merupakan ajang untuk melegalkan pembelahan atau konflik dalam masyarakat. Walau demikian, konflik tersebut tidak boleh sampai mencabik persatuan dan kesatuan bangsa.
“Atas nama demokrasi kita melegalkan konflik di tengah masyarakat. Namun konflik tersebut tidak boleh sampai mencabik persatuan,” ujar Tito.
Karena itu, kata Tito, ada empat indikator sebuah pemilu dikatakan berhasil. Pertama, pemilu yang berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku.
Kedua, adanya partisipasi pemilih yang tinggi. Ketiga, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan. Dan keempat, tetap berjalannya pemerintahan secara lancar baik di pusat maupun di daerah.
Sementara itu, Wakil Presiden R.I. Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma`ruf Amin membawakan Keynote Speech. Wapres mengatakan sangat prihatin dengan pengalaman pemilu sebelumnya yang menimbulkan polarisasi tajam di tengah masyarakat.
“Kita tidak ingin mengulangi pengalaman buruk pemilu yang lalu. Bulatkan tekad dan satukan langkah agar Pemilu 2024 menjadi pemilu yang aman, damai dan berkualitas,” kata Wapres.
Acara selanjutnya adalah Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Penandatanganan MoU BNPT dengan KPU, BAWASLU dan Partai Politik.
Acara ditutup dengan dialog yang menghadirkan Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, perwakilan dari Bawaslu, praktisi hukum dan politik, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., pengamat dari Universitas Padjajaran, Bandung dan pengamat politik Hendri Satrio. ***