Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah menargetkan aksi korporasi, initial public offering (IPO) subholding kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, dengan brand PalmCo, dilakukan pada kuartal IV-2023.
Hal itu diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir, dalam rapat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (20/3/2023),
Erick mengatakan, pihaknya sedang memproses permohonan izin penyusunan peraturan pemerintah (PP) untuk pembentukan Palmco.
“Kita harapkan, di kuartal IV bisa melakukan aksi korporasi ini,” ujar Erick seperti dikutip Investordaily.
Menurut Erick, IPO bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional khususnya di sektor industri turunan kelapa sawit. Pasalnya, turunan industri kelapa sawit kini telah mencapai 80% dan kisah sukses itu berdampak pada pengembangan industri-industri pendukung salah satunya bahan baku make up.
Apalagi, katanya, Indonesia saat ini masuk sebagai negara dengan pangsa pasar industri make up terbesar kelima di dunia. Sementara jika dilihat dari turunan industri dan kisah suksesnya, Indonesia sudah menyentuh 70% lantaran semua produknya berasal dari dalam negeri.
“Kita mampu melakukan itu karena harga bahan bakunya sudah kita miliki. Di sinilah, kenapa kita dorong untuk dikonsolidasikan,” kata Erick.
Pertimbangan lain IPO tersebut, kata Erick, juga berkaitan dengan isu minyak goreng sawit. Sebagaimana yang dianjurkan para anggota DPR RI untuk mendorong pemerintah melalui BUMN melakukan intervensi terhadap minyak goreng sawit ketika diperlukan.
Erick mengungkapkan setidaknya 600 sampai 700 ribu hektar dari lahan yang sudah dikonsolidasikan di bawah PTPN Group. Bila ini tercapai, maka Palmco akan menjadi perusahaan kelapa sawit terbesar.
“Jadi, lebih besar dari Sime Darby Plantation dari Malaysia dan Golden Agri-Resources dari Indonesia. Ini tentu tujuan awal dari IPO itu dan inilah kenapa kita ingin mendorong konsolidasi kelapa sawit yang ada di PTPN,” pungkas Erick. ***