INDONEWS.ID

  • Selasa, 28/03/2023 23:22 WIB
  • Banyak Manipulasi, IAW Minta KPK Periksa LHKPN Penyelenggara Negara

  • Oleh :
    • rio apricianditho
Banyak Manipulasi, IAW Minta KPK Periksa LHKPN Penyelenggara Negara
Dua anggota IAW perlihatkan bukti penerimaan laporan ke KPK.foto:rio.

Jakarta, INDONEWS.ID - Setelah laporkan 22 Pemprov, kini Indonesia Audit Watch (IAW) melaporkan jejaring bisnis Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang angkanya fantastis. Selain itu, IAW juga melaporkan Bupati di Jawa Barat yang memanipulasi LHKPN terkait kendaraan mewah miliknya, dan Wakil Bupati di Sumatera Utara yang ketitipan uang Rp100 miliar milik pejabat lain.

Pelaporan tersebut terkait keinginan KPK yang meminta pihak lain terutama nitizen melaporkan bila menemukan kecurigaan terkait LHKPN. Menurut sekretars IAW, Iskandar Sitorus SH, semua data terkait pelaporan tersebut sudah diserahkan ke KPK.

Baca juga : Mendagri Ingatkan Pemda Terus Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global

Dikatakan, dari laporan milik Rafaele yang sudah terperiksa, ternyata Rafael terkoneksi dengan seseorang berinisial R yang merupakan OKB (orang kaya baru) yang mengendalikan bisnis dengan modal dasar Rp170 miliar lebih. Dan bisinis itu menyentuh angka triliunan rupiah.

"Rafael ternyata ada bisnis besar lainnya, bisnis produksi bahan bangunan dan membangun dan hal-hal yang terkait properti. Dan itu terkait dengan besan Rafael", ujarnya.

Baca juga : Buka SPM Awards 2024, Wamendagri Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal bagi Masyarakat

Sementara mengenai salah satu Bupati di Jawa Barat, ia menyebutkan laporan LHKPN-nya dimanipulasi, ia menjual pengaruhnya dan menipu terkait pelaporan properti miliknya. Berupa 2 unit moge dan 3 mobil antik.

Menurutnya, data terkait properti tersebut juga sudah ditangan KPK, selain data IAW juga menyertakan foto moge dan mobil antik. "Bukti tersebut dari orang yang dirugikan oleh Bupati tersebut, dan data yang kami serahkan ke KPK merupakan data publik yang bisa kami pertanggungjawabkan", kilahnya menambahkan.

Baca juga : Mendagri Minta Pemda Lakukan Terobosan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sedangkan Wakil Bupati di Sumatera Utara, dia ketitipan dana sebesar Rp100 miliar aset milik penyelenggara negara lainnya. "Orang tersebut berpangkat Jendral, dan ini sudah kami cantumkan di data yang kami serahkan ke KPK", tegasnya

Untuk itu, IAW meminta KPK mendorong LHKPN yang dilaporkan bisa diperiksa seperti yang dilakukan atas LHKPN Rafael. Sebaiknya KPK lebih memperluas pemeriksaan terhadap Rafael maupun LHKPN milik penyelenggara negara lainnya.

IAW mengingatkan jangan terkecoh, banyak orang terhormat sejatinya mereka adalah perampas uang rakyat yang ditilep oleh mereka. Jangan bangga dengan mereka. Dan IAW berharap, momentum Rafael digunakan untuk memeriksa seluruh LHKPN para penyelenggara negara yang cenderung tidak jujur.rio.

Artikel Terkait
Mendagri Ingatkan Pemda Terus Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global
Buka SPM Awards 2024, Wamendagri Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal bagi Masyarakat
Mendagri Minta Pemda Lakukan Terobosan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Artikel Terkini
Menteri PANRB Minta Instansi Pemerintah Segera Rampungkan Rincian Formasi ASN 2024
Seleksi CASN 2024 Segera Dimulai, Pemerintah Penuhi Formasi Talenta Digital
TB dan "Airborne Infections Defense Platform" di Serang
Pj Gubernur Agus Fatoni Bersama Kedubes Kanada Perkuat Kerjasama Penanganan Permasalahan Perubahan Iklim
Menteri PANRB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas