Hawai, INDONEWS.ID - BNPB menghadiri konferensi tahunan Pacific Risk Management Ohana (PRIMO) yang dihelat di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat pada 3 - 6 April 2023.
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si. dan beberapa jajaran pejabat lain mewakili delegasi Indonesia dalam pertemuan antar pemangku kebijakan bidang kebencanaan di wilayah Pasifik.
Pada kesempatan ini Lilik Kurniawan menjadi pembicara kunci di hadapan para peserta. Lilik menjelaskan bagaimana cara Indonesia dalam melakukan penanganan bencana, antara lain dengan memperkuat ketangguhan komunitas ataupun masyarakat dalam proses penanggulangan bencana.
“Indonesia adalah negara rawan bencana, berbentuk kepulauan lebih dari 17.500 pulau, similar dengan negara-negara pulau di Pasifik dan memiliki risiko tinggi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Kerja sama dan pertukaran pengetahuan berbasis local wisdom sangat penting dilakukan. Ijinkan saya menyampaikan lesson learned dari Indonesia,” ucap Lilik di Hawai, Amerika Serikat, pada Rabu (5/4).
“Indonesia memiliki panjang pantai 81.000 kilometer atau nomor dua di dunia setelah Kanada sehingga upaya mitigasi yang dilakukan dengan green infrastructure, mixing green dan gray infrastructure pada kota-kota di pesisir,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, di Jakarta, Sabtu.
Dirinya menungkapkan, BNPB memiliki program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Indonesia.
“Bencana adalah persoalan lokalitas, sehingga ketangguhan masyarakat sangat penting. Program Desa Tangguh Bencana dengan melibatkan peran aktif masyarakat, didukung pemerintah daerah, akademisi dan lembaga usaha. Destana memiliki 20 indikator dan prioritas pada ekomoni, lingkungan dan inklusi,” ungkap Lilik.
Lilik menambahkan, Program Destana disesuaikan dengan risiko dan potensi bencana di wilayah tersebut.
“Destana di Kawasan pesisir memiliki upaya kesiapsiagaan terhadap tsunami dan adaptasi perubahan iklim,” lanjutnya.
Selain memperkuat dari sisi masyarakat, juga perlu adanya penguatan dari sisi bangunan. Struktur bangunan yang tepat, akan memperkecil dampak susulan dari bencana yang terjadi.
“Penguatan ketangguhan masyarakat tidak berhenti pada level desa, tetapi juga pada obyek ketangguhan seperti rumah, sekolah, kantor, tempat ibadah, sarana Kesehatan, pasar, dan prasarana umum. Konsep yang dilakukan dengan identifikasi lokal risk, peran lokal authority dan menyiapkan lokal action melalui penguatan infrastruktur, manajemen risiko bencana dan edukasi,” pungkas Lilik.
Konferensi ini dihadiri oleh presiden negara-negara federasi Mikronesia, badan penanggulangan bencana wilayah pasifik, pemerhati lingkungan dan para pimpinan lembaga masyarakat di bidang kebencanaan. ***