INDONEWS.ID

  • Selasa, 11/04/2023 14:09 WIB
  • Fokus GTRA Summit 2023 Mentransformasi Reforma Agraria untuk Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat

  • Oleh :
    • luska
Fokus GTRA Summit 2023 Mentransformasi Reforma Agraria untuk Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta, INDONEWS.ID -  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Kickoff Meeting Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Road to Karimun Tahun 2023, bertempat di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta, pada Selasa (11/04/2023). GTRA Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan keberlanjutan dari GTRA Summit sebelumnya yang diselenggarakan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.

Adapun tema yang diusung dalam kegiatan ini, yaitu "Transformasi Reforma Agraria:

Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat". Tema tersebut sejalan dengan salah satu tugas strategis Kementerian ATR/BPN, yakni mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia guna memberi kepastian hukum hak atas tanah dan menciptakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Kickoff meeting menandakan rangkaian pelaksanaan GTRA Summit 2023 dimulai hingga nanti pertemuan puncaknya terlaksana pada Agustus mendatang di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dari GTRA Summit ini ialah memberikan wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria. Pertemuan puncak dari rangkaian pembahasan lintas sektor yang difasilitasi GTRA Summit 2023 diharapkan dapat mengintegrasikan serta memadukan kebijakan-kebijakan pertanahan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyukseskan Reforma Agraria.

Sejalan dengan tema besar yang diusung kali ini, pembahasan dalam GTRA Summit 2023 akan difokuskan pada empat tema. Keempat bahasan tersebut meliputi (1) Penguatan Skema Legalisasi Aset Permukiman di atas Air, Pulau-pulau Kecil, dan Pulau Kecil Terluar atau Terdepan; (2) Resolusi Penyelesaian "Legal vs Legitimate" BMN, BUMN/BMD, Kawasan Hutan, Pertambangan vs Penguasaan Masyarakat; (3) Arah Kebijakan Penyelesaian Tanah Transmigrasi; dan (4) Percepatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan.

Dimulai pada Mei hingga Agustus yang merupakan pertemuan puncak GTRA Summit 2023, akan dilaksanakan serangkaian webinar terkait tema-tema khusus yang telah ditentukan. Rencananya, webinar tersebut akan diadakan rutin setiap dua minggu sekali.

Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan difasilitasi dalam GTRA Summit 2023 seluruh pihak terkait perlu bekerja sama menyelesaikan persoalan dan mengesampingkan ego sektoral, kepentingan pribadi, ataupun kelompok. Forum GTRA Summit ini menjadi wadah yang tepat dalam rangka menyelesaikan permasalahan lintas sektoral.

Hadir dalam Kickoff Meeting GTRA Summit Road to Karimun Tahun 2023, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong; Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendiarti; Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurhadi Putra; serta Bupati Karimun, Aunur Rafiq. (Lka)

Artikel Terkait
Artikel Terkini
Kunker ke Halmahera Timur, Kepala BSKDN Beberkan Strategi Menjaga Keberlanjutan Inovasi
Kemendagri Ajak Pemda Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
Top! Pemerintah Pastikan Program KUR Semakin Inklusif, Jangkau Penyandang Disabilitas dan Pelaku UMKM Perempuan
Nilai Ekspor Sumsel Maret 2024 Naik 12,94 Persen
Pj Gubernur Agus Fatoni Terus Lakukan Upaya Kembalikan Status Sandara SMB II Palembang Menjadi Bandara Internasional
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas