Jakarta, INDONEWS.ID - Penyerangan dan kontak tembak Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) terhadap aparat keamanan dalam upaya pencarian Pilot Susi Air yang disandera KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, pada 15 April 2023, memicu eskalasi konflik yang kian memanas di Papua.
Kontak senjata itu bukan hanya menambah panjang rentetan peristiwa penembakan dan korban, namun peristiwa tersebut juga semakin memperkuat ekosistem konflik dan kekerasan di Papua, sehingga menciptakan kondisi yang sangat tidak aman bagi kehidupan masyarakat dan aparat di Papua, terutama menciptakan ketakutan terhadap anak-anak.
“Kondisi ini bertentangan dengan semangat dan fokus pendekatan keamanan manusia (human security), yang menjadi rekomendasi PBB dalam merespons berbagai konflik di banyak negara di dunia,” ujar Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (19/4).
Eskalasi konflik ini, katanya, akan semakin memanas dengan peningkatan status operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat untuk melawan KKB, sebagaimana disampaikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada 18 April 2023.
“Peningkatan status ini bukan hanya semakin menebalkan rasa takut, tetapi juga mencemaskan banyak aspek kemanusiaan. Sebuah operasi siaga tempur dipastikan akan mengutamakan keberhasilan operasi dan dipastikan akan mengorbankan aspek keamanan manusia,” katanya.
Ikhsan mengatakan, peningkatan status operasi di Papua menjadi operasi tempur justru kontraproduktif dengan pernyataan Laksamana Yudo Margono, setelah resmi dilantik sebagai Panglima TNI, untuk menggunakan pendekatan yang lebih humanis di Papua.
Dia mengatakan, operasi tempur tidak relevan dalam upaya resolusi konflik di Papua. Sebab, pendekatan keamanan hanya memicu pihak-pihak lainnya turut menggunakan pendekatan keamanan serupa, sehingga menutup ruang dialog dan pendekatan humanis lainnya.
“Alih-alih fokus memastikan dan membangun desain pendekatan yang lebih humanis di Papua, peningkatan status operasi ini semakin memperkuat ekosistem konflik dan kekerasan, yang akan menjadi bahaya saat ini dan masa mendatang,” ujarnya.
Karena itu, SETARA Institute mendesak pembatalan peningkatan status operasi siaga tempur darat di Papua tersebut. “SETARA Institute mendorong penggunaan pendekatan Keamanan Manusia sebagai basis alternatif penyelesaian konflik. Melalui pendekatan ini, rasa aman masyarakat di Papua menjadi prioritas utama dalam penanganan konflik,” katanya.
Pendekatan Keamanan Manusia, menurut Ikhsan, dibangun untuk mengikis dehumanisasi. Sebab melalui pendekatan ini setiap orang berhak untuk bebas dari rasa takut ( freedom from fear), bebas atas apa yang diinginkan (freedom from want), dan bebas untuk kehidupan yang bermartabat (freedom to live in dignity).
“Tiga kebebasan dasar ini pula yang hilang dari Papua dan negara, bisa mulai mengembalikannya dengan pilihan-pilihan penanganan yang manusiawi,” pungkasnya. ***