Jakarta, INDONEWS.ID – Kaum muda dan berpendidikan tinggi memiliki komitmen pada demokrasi, tapi mereka sangat kritis pada persoalan demokrasi dijalankan.
Demikian temuan studi yang dilakukan ilmuwan politik, Prof. Saiful Mujani, yang disampaikan pada program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Kinerja 25 Tahun Reformasi: Penilaian Publik” melalui SMRC TV pada Kamis, 1 Juni 2023. Video utuh presentasi Prof. Saiful bisa disimak di sini: https://youtu.be/jVUiN4WqkX4
Saiful menjelaskan bahwa pada sejumlah negara maju, terdapat fenomena di mana kalangan muda kurang memiliki komitmen pada demokrasi dibanding warga yang lebih senior. Sementara masa depan akan diisi generasi muda. Karena itu demokrasi bisa terancam. Hal ini pernah ditulis oleh Yascha Mounk dan Roberto Stefan Foa di Journal of Democracy (2016).
Lantas bagaimana dengan Indonesia?
Pada survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Mei 2023, ditemukan 65 persen warga yang berumur 25 tahun ke bawah yang punya komitmen pada demokrasi. Angkanya hampir sama dengan yang berumur 26-40 tahun, 68 persen. Hal ini tidak berbeda dengan warga yang berumur 55 tahun ke atas, yakni 67 persen.
“Komitmen pada demokrasi di kalangan anak muda dan senior kurang lebih sama,” kata Saiful.
Sementara penilaian pada demokrasi pada kalangan muda sangat rendah. Hanya ada 51 persen warga yang berumur 25 tahun ke bawah yang puas atau sangat puas atas jalannya demokrasi, sedangkan yang berumur 55 tahun ke atas 66 persen.
Hal ini mengindikasikan, kata Saiful, bahwa di kalangan muda, komitmen pada demokrasi tinggi tapi juga lebih banyak menuntut terhadap pelaksanaan demokrasinya.
“Karena itu, ke depan, komitmen pada demokrasi kemungkinan akan relatif stabil, tapi tuntutan tentang bagaimana demokrasi dilaksanakan akan menjadi sangat besar. Karena itu, pelaksana demokrasi akan berhadapan dengan generasi yang kritis ini,” kata Saiful.
Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, warga yang punya komitmen pada demokrasi dari kalangan yang berpendidikan SD hanya 68 persen, sementara yang perguruan tinggi 75 persen. Artinya, jelas Saiful, semakin tinggi pendidikannya, komitmen pada demokrasi juga semakin besar.
“Ke depan, kemungkinan tingkat pendidikan masyarakat kita akan semakin baik, karena itu komitmen pada demokrasi juga kemungkinan akan semakin baik,” tegasnya.
Lebih jauh Saiful menunjukkan bahwa warga yang berpendidikan tinggi cenderung lebih tidak puas pada pelaksanaan demokrasi dibanding yang berpendidikan rendah. Hanya 49 persen warga berpendidikan tinggi puas terhadap pelaksanaan demokrasi dan 51 persen yang tidak puas. Sementara yang bependidikan SD, 61 persen puas dan 26 persen tidak puas.
“Artinya ke depan, kalau pendidikan di Indonesia semakin membaik, dan diperkirakan akan terjadi, jumlah orang berpendidikan lebih baik akan lebih banyak, maka komitmen pada demokrasi akan makin kuat, tapi tuntutan pada pelaksanaan demokrasi juga akan semakin kritis. Mereka tidak mudah untuk puas terhadap bagaimana demokrasi dijalankan,” simpulnya.
Pendidikan, kata Saiful, menentukan munculnya para demokrat kritis. Dan jika dihubungkan dengan kelompok umur, mereka umumnya adalah generasi muda.
“Yang muda dan berpendidikan memiliki komitmen yang kuat terhadap demokrasi, tapi juga menuntut lebih banyak tentang bagaimana demokrasi dijalankan di negara kita. Dan itu sehat untuk demokrasi kita ke depan,” simpulnya. ***