INDONEWS.ID - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran dan menarik lebih banyak investasi untuk pembangunan sektor pertanian pangan nasional.
Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menyusul adanya indikasi darurat importasi produk pangan strategis yang berdampak pada ketahanan pangan nasional saat ini.
Diketahui, Dalam 11 tahun terakhir, Indonesia telah menghabiskan US$84,8 miliar atau setara Rp1,272 triliun untuk hanya berbelanja enam dari sembilan barang kebutuhan pokok/sembako-beras, susu, bawang, garam, daging dan gula dari pasar internasional.
"Ketahanan Pangan Nasional suatu negara sangat menentukan kualitas pembangunan SDM dan kesejahteraan sosial mayoritas penduduk. Sehingg, seharusnya Sektor pertanian pangan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan struktur ekonomi Nasional", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum`at (07/07/2023).
Oleh karena itu, lanjut Sultan, ketika semua negara mulai memberlakukan kebijakan proteksionis pada produk pangan akibat ancaman perang atau perubahan iklim, maka sudah seharusnya Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi guna mendorong akselerasi pembangunan pertanian khususnya subsektor pangan.
"Terutama pada dukungan anggaran dan penyiapan SDM. Sistem pertanian yang padat modal dengan pendekatan mekanisasi harus didorong agar produktivitas pangan nasional bisa memenuhi kebutuhan nasional", tegasnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah cenderung abai dengan pembangunan sektor pertanian dan pangan karena mengharapkan pasokan dari negara lain yang harganya lebih murah. Hal ini terbukti dengan kebijakan pengurangan subsidi pupuk dan anggaran lainnya yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian.
"Politik anggaran kita cukup pelit untuk membangun sistem pertanian yang modern dan produktif. Di samping banyak agenda ketahanan pangan pemerintah yang belum efektif," tutupnya.*