INDONEWS.ID - Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan anggaran Pemilu Serentak 2024 terpenuhi.
Upaya ini dilakukan dengan menggelar webinar bertajuk “Pemantapan Koordinasi Kesiapan Anggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 untuk Menjaga Stabilitas Politik Dalam Negeri”, Selasa (18/7/2023).
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar menekankan, ketersediaan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 harus dipastikan mencukupi. Karena itu, proses pemenuhannya perlu dievaluasi secara rutin.
“Kegiatan ini adalah bentuk respons kita terhadap masukan kawan-kawan Pemda dan penyelenggara pemilu, yang memang ada sejumlah daerah yang kadang-kadang bertanya di kita di Ditjen Polpum terkait dengan penganggaran, kesiapan penganggaran Pilkada Serentak 2024,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bahtiar mengatakan, pihaknya mengundang sejumlah narasumber dari lintas kementerian dan lembaga untuk memberikan pemahaman kepada para peserta.
Narasumber itu di antaranya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Selain itu, hadir pula narasumber lainnya dari sejumlah komponen Kemendagri, yakni Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Ditjen Otonomi Daerah (Otda), Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda).
“Hari ini kita undang secara lengkap dan tentu yang sangat berkepentingan langsung karena penyelenggara uangnya nanti ini adanya dihibahkan atau ke penyelenggara pemilu di provinsi, kabupaten/kota,” ujarnya.
Bahtiar menjelaskan, dilibatkannya berbagai pihak dalam webinar tersebut untuk memastikan sekaligus memberi pesan kepada publik bahwa dukungan terhadap Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 telah diberikan. Apabila ada kebutuhan anggaran yang masih belum terpenuhi, waktu yang tersisa saat ini bakal dimanfaatkan untuk terus melakukan langkah pemenuhan.
“Ini upaya untuk sinergi kita dari sejak awal mencegah hal-hal seperti ini yang nanti jangan sampai menjadi persoalan jika di daerah misalnya belum siap anggarannya,” tandasnya.*