Bogor, INDONEWS.ID – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024, Senin (7/8/2023).
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IV, Atty Somaddikarya mendorong adanya tambahan anggaran untuk Dinas Sosial sebesar Rp5 miliar.
Pasalnya, dia menilai, anggaran sebesar Rp12 miliar yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor selama ini masih sangat minim.
“Kami melihat anggaran ini tidak pro terhadap masyarakat, seharusnya anggaran untuk program masyarakat lebih besar dari belanja pegawai. Untuk itu kami mendorong penambahan anggaran sebesar Rp5 miliar,” ujar Ceu Atty, sapaannya, seperti dikutip Barayanews.co.id.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bogor itu mengatakan, jika melihat rincian anggaran Dinas Sosial Kota Bogor sebesar Rp12 miliar, sebanyak Rp8 miliar digunakan untuk belanja pegawai dan sisanya, yaitu sebanyak Rp4 miliar untuk belanja langsung.
Karena itu, anggota DPRD Kota Bogor dua periode itu mengharapkan, penambahan Rp5 miliar ini bisa digunakan untuk melaksanakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penanganan bencana, program pemberdayaan masyarakat, penekanan angka kemiskinan dan program perlindungan jaminan sosial.
“Jadi di masa transisi 2024, APBD Kota Bogor dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, dalam Rapat Paripurna, Selasa (25/7).
Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 yang diajukan Bima tersebut, diketahui Pendapatan Daerah mencapai Rp2,36 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp3,29 triliun dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp127 miliar.
“Memperhatikan kondisi kekurangan keuangan daerah dengan nilai sebesar minus (-) Rp781 miliar pada KUA PPAS 2024, kami mengajak Pimpinan dan jajaran DPRD Kota Bogor untuk bersama-sama mengkaji kembali Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 ini sehingga perencanaan anggaran yang diajukan bisa secara optimal disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” ujarnya. ***