Aceh, INDONEWS.ID - Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial (FBIS) Universtias Dian Nusantara (UNDIRA), Caturida Meiwanto Doktoralina, Ph. D menegaskan bahwa 74.810 UMKM di Aceh harus mendapat perhatian serius. Hal itu merupakan prasyarat agar Aceh dapat tumbuh mandiri secara ekonomi.
Pasalnya, Aceh merupakan daerah otonom khusus dengan basis perkembangan ekonomi yang berbeda. Jika puluhan ribu UMKM tersebut bergerak, maka diharapkan Aceh memiliki ketahanan ekonomi pada 2045, ketika Indonesia merayakan seratus tahun kemerdekaannya. Artinya, waktu tersisa hanya 22 tahun lagi untuk bangkitnya ekonomi Aceh.
Pernyataan Catur tersebut diungkapkan setelah penandatanganan kerja sama antara UNDIRA dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBIS) UIN Ar-Raniry, pada Kamis (14/09/2023). Penandatangan itu dihadiri juga Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Mujiburrahman.
Catur juga menegaskan bahwa kerja sama tersebut diharapkan dapat meneruskan capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh.
“Aceh itu khusus. Oleh karenanya, pendekatannya harus khusus dan tidak dapat menggunakan sistem ekonomi yang kita kenal selama ini. Oleh karena itu, saya melihat bahwa puluhan ribu UMKM itu sebagai kendaraan untuk mencapai kemakmuran di Aceh. UMKM yang tidur harus dibangunin, yang sudah bergerak harus dipacu agar bergeraknya lebih cepat, yang belum ada sesuai kebutuhan akan dimunculkan,” ujar Caturida, yang juga Taprof Bid. Ekonomi Lemhannas RI itu.
Catur juga meyakini bahwa kerja sama kedua perguruan tinggi tersebut akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Selain mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, kerja sama itu diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja ekonomi yang telah dilakukan pemerintah Aceh.
Dalam pidatonya pada Jumat (08/09/2023), PJ Gubernur Achmad Marzuki menjelaskan capaian yang telah dilakukan pemerintah. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,23% dari 2,79% pda tahun 2021. Tingkat inflasi yang sempat meningkat pada tahun 2022 sebesar 5,89%, pada bulan Agustus 2023 menjadi 2,39%.
Menurut Catur, tahun 2045 secara nasional digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Ukuran keberhasilan pembangunan nasional adalah sama yakni indeks kesejahteraan. Sekalipun menggunakan pendekatan khusus, Aceh tetap menggunakan indeks kesejateraan yang sama sebagaimana yang berlaku di provinsi lain.
“Jika secara sederhana, ukuran kesejahteraan adalah rumah, mobil, motor dan pendapatan, ukuran itu pasti juga berlaku di provinsi manapun termasuk Aceh. Hanya cara mencapainya bisa berbeda-beda karena seperti yang kita ketahui Aceh adalah provinsi khusus,” jelas Catur yang lulusan Ph.D dari Universiti Sains Malaysia.
Potensi UMKM, masih menurut Catur, banyak terdapat di pesantren. Dan pesantren mengajarkan kemandirian ekonomi dalam skala kecil. Tradisi dan kebiasaan ini harusnya mampu menjadi sarana mencapai kesejahteraan jika mendapat metode dan sistem yang benar.
"Masyarakat UMKM di Aceh perlu dipersiapkan dalam meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya,” urai Catur.
Sementara itu, Dr. Hafas Furqani yang merupakan Alumni International Islamic University Malaysia menjelaskan bahwa peran pesantren (dayah) setelah proses pendidikan seharusnya mendapat perhatian pemerintah agar dapat meningkatkan IPM. Melalui pendidikan setidak-tidaknya, masyarakat kecil dipersiapkan untuk membangun ekonominya.
“Dampak UMKM di Aceh sudah jelas terlihat, terutama bagi masyarakat kecil yang hidup dengan mata pencahariannya melalui pekerjaan pendukung. Ini yang UNDIRA dan UIN lihat harus segera dilakukan. Berdasarkan sumber satu data Kementerian Agama, sebanyak 1.286 pesantren yang terdaftar sejak Tahun Ajaran 2021/2022. Kekuatan ini dapat membantu peran Pemerintah Daerah. Disinilah peran pengabdian masyarakat ditingkatkan,” ujar Hafas.
Hafas juga mengingatkan bahwa, UMKM sebagai sumber perekonomian Indonesia wajib mengoptimalisasi kekinian Teknologi Informasi dalam seluruh aktivitas proses pencatatan dan pelaporan keuangan dan perpajakannya.
“Sekalipun dalam skala kecil UMKM, mindset orang Aceh dan sistemnya harus diubah. Mindset pengelolanya perlu di-upgrade. Pasar seharusnya tahu, UMKM dapat meningkatkan penjualan apapun. Dalam konteks ini Pendidikan atas calon pelaku UMKM harus dilihat sebagai momentum untuk membangun kekuatan Ekonomi baru bagi masyarakat,” pungkas Hafas.
Penandatanganan kedua perguruan tinggi tersebut, juga ditandai dengan penyerahan buku "Moderasi Beragama" dari Mantan Menteri Agama Dr. Lukman Hakim Saifuddin.
Sebelum penandatanganan Catur juga yang mengadakan kunjungan dan bertemu Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ahmad Haydar Baagil Assegaf yang berjasa dalam menjaga ketahanan ekonomi di Aceh. ***