Jakarta, INDONEWS.ID - Tokoh Nasional, DR Rizal Ramli mewanti-wanti adanya inflasi pangan yang berpotensi terjadi dengan sangat cepat. Jika tidak segera diantisipasi maka bukan tidak mungkin petani, dan buruh akan bertambah miskin.
Apalagi, di lain pihak, upah buruh tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
"Ini namanya ‘program pemiskinan masal buruh? Kok tega, ngakunya Pancasila, ngakunya merah putih? Pancasila jangan slogan!," ujar ekonom senior itu di Jakarta, Minggu (1/10/2023).
Kiritikan mantan Menko Perekonomian itu mendapat sambutan dari sejumlah organisasi buruh.
Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat mengaku setuju terhadap pernyataan Bang RR – sapaan Rizal Ramli tersebut.
Menurutnya, peringatan Rizal Ramli itu sudah pernah terjadi pada tahun 2021 lalu. Kala itu, katanya, upah buruh hanya naik reta-rata 0,39 persen secara nasional, sementara itu, di sisi lain inflasi naik di kisaran 3 persen.
“Inflasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2020, jika tidak salah 1,6 persen. Artinya upah buruh di tahun 2021 itu tidak naik, malah minus. Tahun 2022 UMK juga dikatakan naik sekitar 1.6 persen, padahal tahun 2022 angka inflasi juga tinggi. Itu baru bicara inflasi pangan, belum bicara inflasi secara keseluruhan,” ujar Mirah seperti dikutip Harian Terbit, Minggu (1/10/2023).
Mirah mengatakan, dengan kejadian ini, tingkat kesejahteraan buruh justru bertambah miskin, malah nasib buruh berada dibawah garis kemiskinan.
“Kalau ada indeks miskin, disitulah nasib buruh, ditambah dengan adanya UU Ciptaker Nomor 6 tahun 2023,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa peringatan mantan Menko Kemaritiman itu bukan hal baru. Sebelumnya, buruh juga mengalami hal serupa dengan menerbitkan UU dan Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak berpihak kepada buruh. Justru UU dan PP tersebut berpihak pada penguasa.
Seementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho mengatakan bahwa akan muncul kesulitan bagi para buruh akibat melonjaknya barang-barang kebutuhan pokok.
Saat ini saja, katnaya, harga beras mengalami kenaikan sangat tinggi. Belum lagi sejumlah kebutuhan lainnya yaitu telor, minyak dan bahan bakar minyak (BBM).
Namun dia tidak setuju dengan pernyataan bahwa kemiskinan tersebut merupakan “program memiskinkan buruh”. “Kalau bahasanya program, karena kalau program itu kan ada unsur perencanaan,” ujarnya.
Karena itu, Alson mendesak pemerintah agar menurunkan harga kebutuhan pokok terutama beras. ***