Tokoh Nasional, sekaligus Tokoh Pergerakan, DR Rizal Ramli dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh adat Pulau Rempang hadir di acara “Festival 16 Kampung Tua” pada Kamis (9/11). (Foto: Batamnews.co.id)
Jakarta, INDONEWS.ID - Masyarakat Pulau Rempang, Batam menggelar acara “Festival 16 Kampung Tua” pada Kamis (9/11). Hadir dalam acara tersebut Tokoh Nasional, sekaligus Tokoh Pergerakan, DR Rizal Ramli dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim, Rizal Ramli, mengatakan kehadirannya dalam acara tersebut bukan hanya untuk memeriahkan acara pentas seni dan budaya Melayu di Kampung Sembulang, Pulau Rempang tersebut. Tetapi juga untuk menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat atas situasi di Pulau Rempang.
Baca juga : PTPN IV Regional 4 Gelar Bimtek Benih
"Saya datang ke sini karena telah mendengar keadaan di Pulau Rempang yang sangat memprihatinkan," ujar mantan Menko Perekonomian itu, seperti dikutip batamnews.co.id/, Kamis (9/11).
Mantan Kepala Bulog itu mengkritik rencana pemerintah yang ingin mengambil alih tanah hak warga setempat. Menurutnya, langkah itu bertentangan dengan hak-hak masyarakat dan adat setempat.
Baca juga : Lantik 25 Pejabat Fungsional, Sekjen Kemendagri Minta Pegawai Segera Menyesuaikan Diri dengan Pekerjaan
"Saya merasa aneh, jika hanya untuk pabrik kaca, sekitar 100 hektar lahan sudah cukup. Mengapa relokasi yang mencakup 17.000 hektar ini disetujui oleh pemerintah? Apakah ini hanya demi kepentingan bisnis? Ini jelas bukan langkah yang tepat," bebernya.
Karena itu, Rizal Ramli mewanti-wanti bahwa proyek di Rempang tersebut diperuntukkan bagi proyek yang lain.
“Siapa yang menguasai Pulau Rempang akan memiliki kendali atas Selat Melaka, yang menjadi jalur perdagangan utama dengan hampir 80% perdagangan dunia melalui laut. Siapa yang memiliki kunci Pulau Rempang akan memiliki kekuasaan," ujarnya.
Mantan Penasihat Ekonomi Fraksi ABRI/Polri di MPR/DPR RI itu mengatakan bahwa penggusuran Pulau Rempang merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia.
"Namun, kita harus tenang. Masa jabatan Presiden Jokowi akan segera berakhir, dan kita dapat berharap untuk perubahan yang lebih baik," pungkasnya.
Seperti diketahui, sehari sebelum acara, kepolisian sempat datang ke lokasi acara. Namun, warga tetap menggelar acara tersebut.
“Yang bisa kami lakukan hanya acara ini. Kami tidak mungkin melakukan acara lain-lain,” ujar warga.
BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, mengatakan menyayangkan pernyataan terkait kasus di Rempang tersebut. Ia membantah berita terkait Pulau Rempang. ***
