Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan terkait tingginya harga jual beras, hal tersebut dikarenakan gejolak inflasi (volatile inflation) dari volatilitas harga makanan (volatile food).
"Ini yang mungkin jadi salah satu intervensi yang kita coba softening, digunakan baik dalam sisi supply side melakukan impor sehingga supply beras mencukupi hingga akhir tahun," terang Sri Mulyani.
Dikatakan Menkeu, stok beras harus cukup sampai musim tanam dan panen yang akan datang. untuk itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan, akan memberikan insentif fiskal bagi daerah yang sukses menanggulangi inflasi.
"Ini insentif ketiga yang kita berikan, sehingga inflasi bisa terjaga hingga akhir tahun dan kita berikan inflasi kepada daerah yang mampu menurunkan kemiskinan dan stunting," katanya.
Selain itu pemerintah juga mendorong tambahan bantuan beras yang kedua hingga bulan Desember.
"Jadi pas 4 bulan untuk keseluruhan akhir tahun 2023 ini sehingga tambahan utk 21,3 juta KPM ini dilakukan 4 bulan September - Desember. Yang Rp 8 triliun sudah kita anggarkan yang Rp 2,7 triliun akan kita tambahkan untuk menebalkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk shock absorber kelompok masyarakat paling bawah," paparnya.
Terkait BLT El Nino, Bansos ini dikucurkan karena El Nino telah mengurangi daya beli. Penurunan daya beli ini tampak dari sisi proyeksi pertumbuhan. Total bansos ini sebesar Rp 400 ribu dan disalurkan oleh Kemensos dan untuk bansos El Nino ini, pemerintah menyiapkan Rp 7,52 triluun.
"Maka kita berikan BLT untuk 18,8 juta KPM penerima sembako, dan prosesnya bisa diakselersasi bulan November-Desember kita transfer 1 kali," ujarnya.
Pemerintah juga akan melakukan transfer ketika DIPA selesai pada bulan ini. Lebih lanjut, pemerintah akan mengenjot KUR. Sri Mulyani bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan beberapa menteri lainnya akan memonitor penyaluran KUR ini