Jakarta, INDONEWS.ID - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional REPDEM, Abraham Leo Tanditasik atau yang akrab disapa Abe, berharap agar sebaran isu hoaks, ujaran kebencian, dan SARA tidak lagi menjadi permasalahan yang masif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Diharapkan ke depannya isu politik identitas SARA tidak lagi muncul. Kita berharap agar tidak ada lagi hal tersebut, sebab residunya lama," ujar Abe dalam keterangannya di Jakarta Selatan pada Selasa, 28 November 2023.
Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa sejauh ini isu hoaks dan sejenisnya tidak sebesar seperti pada Pemilu 2014 dan 2019 yang lalu.
"Dibandingkan dengan lima tahun yang lalu, situasinya sekarang jauh lebih baik. Lima tahun yang lalu, enam bulan sebelum kontestasi, kita melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan dan berbahaya, saling serang," ungkap Abe.
Abe menjelaskan bahwa dalam dinamika politik saat ini, terdapat isu-isu yang lebih substansial yang menjadi fokus dalam menghadapi Pemilu 2024, dengan harapan agar proses tersebut berlangsung dengan aman dan damai.
"Ada permasalahan yang lebih substansial. Ada diskusi mengenai hukum, dan juga perdebatan sehat seperti politik dinasti. Ini adalah perdebatan yang konstruktif," ujar Abe.
Hal ini dianggap sebagai upaya dalam pendidikan politik, di mana masyarakat diharapkan dapat menilai secara kritis fenomena politik yang terjadi saat ini.
"Jika saya boleh menyampaikan, ini adalah bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat. Hukum tidak boleh dilanggar. Kemarin ada pendapat dari ahli seperti Yusril. Ini merupakan pendidikan politik dan hukum untuk masyarakat, agar mereka memahami apa yang terjadi, bukan sekadar kebencian, melainkan edukasi," tegasnya.
Meskipun demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak terlalu mengedepankan atau percaya sepenuhnya pada informasi hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA selama Pemilu 2024.
"Setelah pencoblosan selesai, itu sudah menjadi hasil akhir dari pemilu kita. Tidak boleh ada urusan dan kebencian lagi. Terkait hoaks, kita harus bisa mengonfirmasi kebenarannya. Sebagai contoh, pada 2014, Jokowi diserang oleh hoaks, tetapi siapa yang dapat membuktikannya?" ungkapnya.
"Saya tidak masalah jika ada yang ingin ikut dalam kontestasi, seperti Anis Cak Imin, Prabowo, Gibran, Ganjar Mahfud, itu silakan. Meskipun ada catatan hukum, namun jangan sampai menghasilkan pertempuran hoaks."
"Silakan teman-teman lakukan kampanye positif, adu program, bukan saling fitnah, karena itulah yang dapat merusak persatuan. Jangan biarkan bangsa ini terpecah belah," pungkasnya.