Jakarta, INDONEWS.ID - Selama masa pandemi Covid-19, Pemerintah telah menerapkan kebijakan countercyclical untuk menjaga kondisi perekonomian nasional. Strategi yang dilakukan selama masa pandemi bagi percepatan pemulihan sosial ekonomi yakni dengan mengutamakan sektor kesehatan, menjaga keberlangsungan usaha, mengedepankan optimisme dan memperkuat reformasi struktural sebagai kunci pemulihan perekonomian nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Setelah tujuh bulan sejak WHO menyatakan berakhirnya Covid-19 sebagai darurat kesehatan global dan hampir 11 bulan sejak Presiden Joko Widodo mencabut PPKM, perekonomian Indonesia tetap konsisten tumbuh positif dengan mobilitas masyarakat yang telah kembali ke tingkat sebelum pandemi. Indonesia juga kembali menjadi negara berpendapatan menengah berdasarkan klasifikasi Bank Dunia per Juli 2023, dimana GNI Per Kapita Indonesia naik dari USD 4.170 pada tahun 2021 menjadi USD4.580 pada tahun 2022.
“Indonesia menargetkan menjadi salah satu negara maju pada tahun 2045. Kita dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dengan menerapkan kebijakan reformasi ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika membuka kegiatan Southeast Asia Health Security Roundtable Series di Jakarta, Rabu (29/11).
Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa Pemerintah juga telah merumuskan strategi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dan menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024. Strategi utama yang dilakukan yakni dengan menggabungkan Perlindungan Sosial dengan Program Pemberdayaan Masyarakat dan mengurangi kantong kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan ekstrem pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar 1,12%.
Tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi nasional, Indonesia juga menguatkan posisinya dikancah global dengan turut berperan dalam peluncuran Pandemic Fund semasa Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 sebagai arsitektur keuangan untuk kesiapsiagaan, pencegahan, dan respons penyakit. Dalam masa Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 ini, Indonesia juga telah menyetujui gabungan dana untuk menangani pandemi mendatang. Tahun ini, Asean Response Fund berhasil mengumpulkan USD 17,7 juta.
Dalam sesi tersebut, Menko Airlangga juga memberikan penjelasan terkait momentum bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Menko Airlangga menegaskan bahwa periode ini harus dioptimalkan karena hanya terjadi satu kali dalam sejarah peradaban suatu negara. Optimalisasi bonus demografi harus disiapkan melalui berbagai langkah antara lain persiapan digitalisasi yang lebih cepat, memperkuat konektivitas untuk lebih terlibat dalam Global Value Chain, dan meningkatkan barang publik untuk mendukung modal lainnya.
“Generasi muda harus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan industri atau didorong untuk menjadi wirausaha dan menciptakan lapangan kerja,” tegas Menko Airlangga.
Menutup penjelasannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mempersiapkan diri dengan baik terhadap wabah pandemi yang endemik dan di masa depan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Rektor Universitas Padjajaran Prof. Dr. Rina Indiastuti, International Unit of HITAP Thailand Saudamini Dabak, serta Vice Dean of Global Health and Programme Leader of Infectious Diseases at the NUS Saw Swee Hock School of Public Health HSU Li Yang.