Jakarta, INDONEWS.ID – Kasus penganiayaan enam relawan pendukung pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Muhammad Mahfud MD yang dilakukan oleh oknum anggota Tentara nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mendapat kecaman keras dari Alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia (ASJBI). Nanda Abraham, Ketua ASJBI, menyatakan keprihatinan dan kecaman kerasnya tersebut di Jakarta, Senin (1/1/2024) kemarin. “Kami pendukung Mas Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD yang tergabung dalam ASJBI sangat berduka dan mengecam keras penganiayaan yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat TNI AD hingga wafatnya seorang relawan,” kata Nanda dalam pernyataan tertulis dari ASJBI.
Menurut Nanda, peristiwa penganiayaan kepada enam relawan Ganjar Mahfud yang dilakukan oleh oknum TNI anggota Kompi B Yonif Raider 408/Sbh di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, harus diproses dengan cepat dan dituntaskan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Panglima TNI dan aparat penegak hukum terkait agar tidak terulang lagi.
“Para oknum yang telah melakukan penganiayaan harus diproses secara hukum dan dikenai sanksi seberat-beratnya. Panglima TNI juga harus melakukan penyelidikan perihal kemungkinan oknum-oknum TNI tersebut secara diam-diam berlaku tidak netral dan memilki dukungan kepada paslon lain,” ujarnya.
Mencermati perkembangan yang terjadi di masyarakat, ASJBI menilai peristiwa penganiayaan tersebut menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat terutama para pendukung Ganjar-Mahfud. “Terlebih lagi sebelumnya juga terjadi intimidasi oleh pihak kepolisian terhadap beberapa tokoh yang secara terbuka mendukung Ganjar-Mahfud seperti dalam kasus seniman Butet Kertahardja di Yogyakarta, kasus Najwa Shihab di Jakarta, dan kali ini terjadi penganiayaan fisik kepada relawan oleh oknum anggota TNI,” kata Nanda.
ASJBI mendesak adanya keterbukaan proses hukum yang dilakukan oleh Panglima TNI. “Bila Panglima TNI tidak dapat bekerja dengan baik menangani kasus ini, ASJBI meminta Presiden Jokowi memecat panglima TNI dan menggantikannya dengan perwira yang bisa bersikap tegas dan sesuai Sapta Marga, tidak menempatkan TNI sebagai alat penguasa. Panglima TNI harus dapat menginstruksikan dengan tegas pada seluruh anggota TNI dari tingkat perwira sampai prajurit untuk tidak melakukan tindak kekerasan dengan alasan apapun juga, dan TNI harus bersikap netral dalam pemilu 2024,” Nanda menjelaskan.
ASJBI juga mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi pemilu termasuk tim paslon 1 dan 2 untuk sama-sama menghindari serta mengutuk segala bentuk kekerasan, kecurangan dan pelanggaran demi terjaganya suasana pemilu yang damai, adil, dan bermartabat. “Pemilu 2024 yang kondusif dan aman adalah tanggung jawab kita semua. Kami juga mengajak seluruh relawan pendukung Mas Ganjar dan Prof. Mahfud untuk menyampaikan solidaritas dan pernyataan duka bersama atas kejadian yang dialami kawan relawan di Boyolali, Jateng, dengan mengikat kain atau pita hitam di lengan, sebagai pernyataan keprihatinan atas mundurnya demokrasi dan keadilan di Indonesia.
" Kita tidak ingin Indonesia terpecah belah hanya karena pemaksaan kehendak kelompok elit tertentu yang ingin memenangkan pemilihan presiden pemilu 2024,” Nanda menandaskan.