Jakarta, INDONEWS.ID - Program Kartu Prakerja lahir dan hadir untuk menjawab tantangan dalam penyiapan dan peningkatan angkatan kerja Indonesia yang berkualitas secara masif dan inklusif. Hal tersebut membutuhkan dukungan seluruh stakeholders agar program ini dapat berjalan sesuai target Pemerintah dengan tata kelola yang terjaga dengan baik dan akuntabel.
“Saya mengapresiasi Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai upaya terus menjaga dan meningkatkan tata kelola Program Kartu Prakerja. Ekosistemnya ternyata sangat besar, lembaga pelatihannya yang hadir hari ini saja berasal dari seluruh pulau di Indonesia, misalnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara “Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Program Kartu Prakerja” di Jakarta, Selasa (23/01).
Jumlah angkatan kerja Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 147 juta orang harus mampu menyiapkan diri atas perubahan cepat yang terjadi di dunia kerja. Dengan tuntutan skill yang semakin meningkat dan kemajuan pesat dunia teknologi menjadikan angkatan kerja harus mampu beradaptasi, berdaya tahan tinggi, dan terus bertumbuh.
Untuk mampu meningkatkan produktivitas kerja dibutuhkan upskilling dan reskilling baik bagi yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari kerja. Guna mewujudkan hal itu, dibutuhkan program pelatihan berskala jutaan orang per tahunnya yang juga menjadi penting untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal.
“Program ini dapat mendorong peningkatan skill jutaan orang per tahunnya, karena tidak ada satu pun perguruan tinggi lainnya yang bisa, hanya Kartu Prakerja yang bisa. Untuk pekerjaan rumah ke depan, kita mau pelatihan yang lebih tinggi lagi, jadi harus membuka akses ke luar negeri juga. Sehingga, semua kalangan masyarakat bisa punya akses belajar dan pelatihan ke luar negeri juga, tidak hanya didominasi dari keluarga kelas atas saja yang bisa,” ujar Menko Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Cipta Kerja.
Program Prakerja mampu dengan cepat menyesuaikan perubahan karena komunikasi antara sisi kebijakan dan implementasi yang cukup intensif. Inovasi Prakerja ini telah berhasil dengan baik, sehingga mendapatkan pujian dari ADB, Bank Dunia, dan badan-badan PBB. “Prakerja terbukti mampu beradaptasi, inklusif, dan bisa memberikan hasil efisien. Akan tetapi, apresiasi dari berbagai lembaga internasional itu jangan sampai membuat kita terlena, tapi itu harus mendorong kita melakukan inovasi tambahan,” jelas Menko Airlangga.
Dalam Program Prakerja terdapat berbagai macam pelatihan digital, mulai dari bahasa pemrograman, analisis data, hingga ethical hacking. Juga terdapat pelatihan pengoperasian alat berat seperti truk, bus, excavator maupun bulldozer yang berguna untuk merespons geliat sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi, serta logistik dan transportasi.
Di samping pelatihan-pelatihan seperti administrasi perkantoran, penjualan dan pemasaran, gaya hidup, desain grafis, serta soft skills, Program Prakerja juga memiliki pelatihan green skills seperti sustainability reporting, carbon accounting, modifikasi sepeda motor menjadi motor listrik, pupuk ramah lingkungan, dan lainnya.
“Mari kita terus bangun dan dukung Prakerja dengan menjaga compliance dan menerapkan tata kelola yang baik di institusi masing-masing. Kita juga bangga karena punya sistem yang efisien dan berjalan 24/7, jadi ini sebuah pelayanan publik yang berbeda. Sebenarnya target Pemerintah sampai akhir 2024 yakni diperkirakan mencapai sekitar 19 juta orang dapat mengikuti pelatihan dari Kartu Prakerja. Sampai saat ini, semua lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan Prakerja juga sudah terbayar, maka Prakerja ini akan jadi program yang menjadi contoh e-government yang sukses ke depannya,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini di antaranya yakni Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI Feri Wibisono, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang juga merupakan Sekretaris Komite Cipta Kerja, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Moh.
Rudy Salahuddin yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Direktur Eksekutif beserta Jajaran Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, sejumlah Rektor Perguruan Tinggi, Pimpinan Tim Ahli Asesmen dan Tim Ahli Pemantauan dari berbagai universitas, serta Pimpinan dari 6 Platform Digital, 6 Mitra Pembayaran, 244 Lembaga Pelatihan dan perwakilan dari KADIN dan APINDO sebagai verifikator pelatihan.